REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kementerian Sosial kembali menggelar ASEAN High Level Intersectoral Conference on Social Protection: Moving Forward with the Social Protection Monitoring Framework in ASEAN. Konferensi yang digelar kedua kalinya ini didukung Department of Social Welfare and Development Filipina dan ASEAN Secretariat.
Dalam konferensi ini, Kementerian Sosial berposisi sebagai Co-Host sekaligus Vice-Chair. Konferensi merupakan kelanjutan dari the ASEAN High-Level Conference on Social Protection yang telah diadakan di Manila pada 15-17 Agustus 2017.
Konferensi akan menjadi sebuah forum bagi ASEAN Sectoral Bodies untuk bertukar pandangan mengenai operasionalisasi indikator. Termasuk, target perlindungan sosial yang telah diinisiasi pada konferensi sebelumnya.
Selanjutnya, konferensi mengeksplorasi dan mengembangkan alat penilaian dan indikator statistik regional yang tepat untuk mengukur dampak perlindungan sosial secara holistik kepada kelompok rentan. Indikator itu diharap memungkinkan badan-badan ASEAN berbuat lebih.
"Utamanya, untuk menentukan overall outcome dari kebijakan dan program perlindungan sosial jangka panjang di 2025," kata Chariman Conference, Ma'mun Nuryana, saat ditemui di Hotel Tentrem Yogyakarta, Rabu (30/5).
Partisipan dari konferensi ini merupakan perwakilan Badan Sektoral ASEAN dari 10 negara anggota yang bekerja pada konteks kesejahteraan sosial, statistik, perwakilan badan perencanaan pembangunan nasional, perempuan, dan anak.
Ada pula mereka yang bekerja dalam konteks kebencanaan, ketenagakerjaan, pertanian dan pangan, pendidikan, kesehatan dan pembangunan desa. Serta, perwakilan institusi-institusi pemerintah terkait di Indonesia.
Komitmen yang ditunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah konferensi ini merupakan mandat sekaligus peluang untuk meningkatkan peranan di kawasan ASEAN. Hal ini sejalan dengan pandangan Presiden RI yang menempatkan ASEAN sebagai bagian dari masa depan Indonesia.
Selanjutnya, posisi chairman merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melaksanakan mandat regional yang lebih besar terutama dalam konteks mewujudkan masyarakat ASEAN yang inklusif, adil, dan sejahtera.
Dalam lingkup penyelenggaraan kebijakan kesejahteraan sosial pada level nasional, Kemensos mengharapkan peranannya sebagai tuan rumah mampu mendukung perumusan inisiatif baru maupun perbaikan perencanaan dan implementasi kebijakan atau program kesejahteraan sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika