Selasa 29 May 2018 20:36 WIB

Sleman Bertekad Ciptakan Budaya Kerja Birokrasi Optimal

Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK bukan menjadi tujuan satu-satunya

Rep: Wahyu Suryana/ Red: Fernan Rahadi
Bupati Sleman Sri Purnomo.
Foto: Wahyu Suryana.
Bupati Sleman Sri Purnomo.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pemkab Sleman bersama tiga pemkab dan satu pemkot di DIY kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2017. Laporan WTP turut diraih Pemprov DIY yang menerimanya untuk delapan kali berturut-turut.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, Yusnadewi, di Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Keuangan Pemda se-DIY, Senin (28/5) malam. Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.

Yusnadewi berharap, raihan ini turut menjadi momentum terjadinya akuntabilitas dan transparansi pengolahan keuangan daerah. Sehingga, kemakmuran rakyat yang sudah dicita-citakan bersama bisa terwujud.

"Kami harap hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," kata Yusnadewi.

Pada kesempatan itu, Bupati Sleman, Sri Purnomo, berkesempatan jadi perwakilan kepala daerah se-DIY. Dalam sambutannya, ia menyampaikan, salah satu upaya untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan baik merupakan opini WTP.

Tapi, ia menekankan, opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tentu bukan menjadi tujuan satu-satunya dalam penyelenggaraan pemerintah. Karenanya, banyak perbaikan-perbaikan yang tetap akan dilakukan Pemkab Sleman.

"Mewujudkan good governance juga menyangkut sistem penyelenggaraan pemerintah dan menciptakan budaya kerja birokrasi yang optimal," ujar Sri.

Sri menegaskan, Pemkab Sleman akan berkomitmen menindaklanjuti hasil maupun rekomendasi atas laporan keuangan tersebut. Ia mengaku akan terus berupaya semaksimal mungkin menjalankan pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan profesional.

Menurut Sri, pihaknya akan terus mengupayakan perbaikan dan penyempuraan sistem pemerintah. Baik dalam aspek-aspek pengelolaan keuangan maupun capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten.

"Oleh karena itu, kami berkomitmen terus berupaya untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan kami dalam penyelenggaraa pemerintah di daerah," kata Sri. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement