REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tiga kursi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih kosong. Kekosongan ini terjadi sejak rotasi sejumlah pimpinan SKPD pada Januari lalu.
Tiga kursi SKPD yang belum diisi kepala dinas yakni Inspektorat Kota Bandung, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3), dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Posisi pimpinan di tiga SKPD tersebut saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Plt BKPP Kota Bandung Atet Dedi Hadiman mengatakan Pemkot Bandung memang belum menetapkan pimpinan tiga dinas tersebut hingga menjelang akhir Mei ini. Namun, sudah ada tiga besar calon hasil seleksi di masing-masing dinas.
"Memang ini hanya momen saja. Karena pada saat itu seleksinya pada saat momennya pergantian pimpinan. Jadi berkaitan wali kota yang lama definitif pas cuti. Jadi seolah-olah lama. Memang karena bersamaan ada momen pilkada," kata Atep, akhir pekan lalu.
Menurutnya, pimpinan dinas yang kosong hampir lima bulan itu merupakan hak wali kota untuk memilih. Sebab, seleksi sudah dilakukan terhadap beberapa pendaftar.
Ia mengaku tidak bisa memastikan kapan pimpinan SKPD itu akan diisi oleh kepala dinas yang dilantik secara resmi. Bisa jadi, kata dia, sebelum wali kota definitif usai cuti, kursi pimpinan tersebut sudah terisi.
"Jadi memang tinggal menunggu wali kota yang menentukan," ujarnya.
Atep menjamin tidak ada perubahan kinerja di SKPD tersebut meskipun pucuk pimpinannya hanya diisi oleh Plt. Menurutnya kinerja masih tetap berjalan optimal.
"Tidak ada pengaruh. Saya jamin semua tetap bekerja seperti biasa," ucapnya.
Selain tiga dinas, kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung juga masih kosong. Setelah Sekda Kota Bandung sebelumnya, Yossi Irianto, mundur untuk mengikuti kontestasi politik Pemilihan wali kota (Pilwalkot) Bandung 2018.
Atep menambahkan, seleksi pemilihan sekda juga masih berlangsung. Ada beberapa tahap dalam penyeleksian yang dilakukan oleh tim pansel.