REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Dinas Pendidikan (Disdik) Garut, Jawa Barat menekankan bahwa penerimaan siswa baru tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Garut tak dipungut biaya sedikipun. Sebab, proses tersebut sudah mendapat porsi anggaran dari pemerintah.

"Kalau PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) itu gratis ada anggaran dari sekolah," kata Kepala Bidang SMP Disdik Kabupaten Garut Totong pada wartawan, Kamis (24/5).

Totong menyampaikan setelah kelulusan siswa sekolah dasar, setiap SMP negeri maupun swasta telah melakukan persiapan untuk mengadakan PPDB. Ia menegaskan kegiatan tahunan pendidikan itu dilarang memungut biaya.

"Kalau melanggar, sanksinya bisa administrasi," ujarnya.

Walau begitu, pungutan dana kepada orang tua siswa baru dikenakan oleh sekolah usai siswa diterima di sekolah tersebut. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) mengenai bantuan atau sumbangan tanpa dipatok besaran uangnya.

"Berkenaan dengan bantuan bisa diberdayakan bersama, tapi pungutannya jangan dipatok," ucapnya.

Ia menyebut selama ini biaya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar idealnya sebesar Rp 3 juta per siswa. Padahal, kemampuan pemerintah baru bisa menganggarkan Rp 1 juta saja. Nantinya, kekurangan dana pendidikan itu bisa ditutupi dengan penggalangan dana sumbangan dari alumni atau dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Kami analisa kebutuhan kabupaten idealnya Rp 3 juta untuk satu siswa, baru proses pembelajaran sudah maksimal," tuturnya.

Diketahui, PPDB akan dilaksanakan pada 25 Juni hingga 5 Juli 2018. Kemudian tes masuk dilaksanakan pada 6-7 Juli 2018. Selanjutnya pengumuman penerimaan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli. Terakhir ialah masa pengenalan lingkungan sekolah mulai 16 Juli. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika