Rabu 23 May 2018 04:18 WIB

Najib yang Kini Jadi 'Target' KPK Malaysia

Najib tidak ditahan KPK Malaysia, tetapi pada Kamis ini mendapat panggilan lagi.

Rep: Crystal Liestia Purnama, Winda Destiana Putri/ Red: Elba Damhuri
Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak memenuhi panggilan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) pada Selasa (22/5).
Foto: AP/Vincent Thian
Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak memenuhi panggilan Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) pada Selasa (22/5).

REPUBLIKA.CO.ID  PUTRAJAYA -- Komisi Antikorupsi Malaysia (The Malaysian Anti-Corruption Commission/MACC) memeriksa mantan perdana menteri (PM) Malaysia Najib Razak di kantor pusat MACC, Putrajaya, Malaysia, Selasa (22/5). Pemeriksaan berkaitan dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang diduga melibatkan politikus the United Malay National Organisation (UMNO) tersebut.

Najib hadir di kantor pusat MACC pukul 09.40 pagi waktu setempat. Kehadiran Najib lebih cepat 20 menit daripada jadwal yang ditetapkan. Tampak puluhan jurnalis dari dalam maupun luar negeri mengerubuti suami dari Rosmah itu. Mereka sudah hadir sejak pukul 09.00 waktu setempat.

MACC memeriksa PM ke-6 Malaysia itu dengan tujuan mengetahui keberadaan dana 10 juta dolar AS atau 42 juta ringgit Malaysia (lebih dari Rp 149 miliar) di rekening pribadi Najib pada akhir 2015. Transfer dana diduga melibatkan SRC International Sdn Bhd, unit perusahaan 1MDB.

Selepas diperiksa selama sekitar lima jam, Najib meninggalkan kantor pusat MACC. Dengan wajah lelah, kepada wartawan dia mengatakan, pemeriksaan oleh penyelidik MACC dilakukan secara profesional. Ia pun diberi rehat setengah jam selama sesi tersebut.

"Saya telah memberikan pernyataan pada 2015 terkait isu SRC. Pernyataan saya hari ini lebih detail sekaligus memverifkasi beberapa dokumen," kata Najib.

Ia menyebut harus kembali memenuhi undangan MACC pada Kamis (24/5) mendatang.

Kepala MACC Mohd Shukri Abdull dilansir laman Aljazirah menjelaskan, pemeriksaan Najib bertujuan mendengar pernyataan yang bersangkutan terkait dugaan tersebut. "Bukan untuk menahannya," ujarnya dalam keterangan pers di kantor pusat MACC, kemarin.

Menurut Shukri, apabila MACC puas dengan keterangan Najib, yang bersangkutan dapat pergi. Namun, jika MACC membutuhkan keterangan lebih lanjut, pemanggilan kembali terbuka untuk dilakukan.

Dalam sejumlah kesempatan, Najib selalu berdalih dana di rekening itu merupakan sumbangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pada 2015. Najib yang menjabat sebagai PM Malaysia diduga menerima dana misterius 2,6 miliar ringgit Malaysia dan kemudian mengalir ke rekening pribadinya melalui SRC Internasional Sdn Bhd.

Menurut Shukri, seseorang telah memperkenalkan sosok Pangeran Arab Saudi kepada penyelidik MACC tatkala berada di Negeri Petro Dolar. "Kami kemudian meminta dokumen pendukung dan dia (Pangeran Arab Saudi) tidak bisa menunjukkan (bukti transfer dana)," ujarnya.

Pemeriksaan Najib oleh MACC melanjutkan babak baru penuntasan skandal 1MDB oleh PM Malaysia Mahathir Mohamad. Selepas terpilih pada 9 Mei lalu, berbagai gebrakan dilakukan Mahathir dalam mendukung penyelidikan kasus tersebut.

Pada Senin (21/5), Mahathir membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menyelidiki keterlibatan individu dalam skandal 1MDB. Berdasarkan keterangan yang dirilis kantor PM Malaysia, satgas akan berisi personel dari MACC, Kepolisian Negara Malaysia (Polis Diraja Malaysia/PDRM), dan Bank Sentral Malaysia (Bank Negara Malaysia/BNM).

Menurut kantor PM Malaysia, satgas akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyita aset yang diperoleh menggunakan dana 1MDB. "Satgas ini juga akan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga penegak hukum di Amerika Serikat (AS), Swiss, Singapura, Kanada, dan negara-negara terkait lainnya," demikian pernyataan kantor PM Malaysia.

Penipuan publik

Temuan terkini dalam skandal 1MDB dipaparkan Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng melalui keterangan tertulis, kemarin. Menurut dia, Pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Najib sudah melakukan bail out (penyuntikan dana untuk mengatasi masalah keuangan dalam jangka pendek) terhadap surat utang 1MDB sejak April 2017.

Pembayaran atas nama negara itu bernilai 6,98 miliar ringgit Malaysia atau setara 1,8 miliar dolar AS (Rp 25,43 triliun). Jumlah itu termasuk pembayaran bunga dan kupon serta 5,05 miliar ringgit (Rp 17,98 triliun) Malaysia berupa settlement (transaksi) kepada IPC Abu Dhabi, sebuah lembaga keuangan.

"Hal di atas menegaskan kecurigaan publik bahwa 1MDB pada dasarnya menipu masyarakat Malaysia. Padahal, Kementerian Keuangan yang telah menyelamatkan 1MDB. Tidak hanya itu, situasi keuangan pun kerap telah disalahartikan kepada parlemen," ujar Lim seperti dilansir Channel News Asia, kemarin.

Ia menambahkan, pembayaran senilai 953,96 juta ringgit Malaysia (Rp 3,39 triliun) akan jatuh tempo antara bulan ini dan November. Terhitung mulai 2022, Lim menyebut utang miliaran ringgit Malaysia akan jatuh tempo.

Setelah mengonsolidasikan rekening keuangan negara, dia memastikan utang negara Malaysia saat ini lebih dari 1 triliun ringgit Malaysia (Rp 3.562,2 triliun). Pernyataan Lim sekaligus mengonfirmasi apa yang disampaikan Mahathir pada Senin (21/5).

Lebih lanjut, Lim mengaku mendapat penjelasan dari pejabat perbendaharaan dan auditor umum negara. Selama masa pemerintahan Najib, mereka tidak dapat mengakses akun dan laporan tertentu.

Lim juga mendengar keluhan bahwa ada dokumen dengan keterbatasan akses. "Ini telah menghambat para pejabat dan auditor untuk melaksanakan tanggung jawab profesional mereka dengan penuh integritas. Investigasi masih akan terus dilakukan untuk mengungkap informasi keuangan dan data yang diperlukan," kata Lim.

(reuters, Pengolah: ed: muhammad iqbal)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement