REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mendukung pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) yang melibatkan TNI untuk memberantas teroris. Tito menyampaikan hal itu seusai menghadiri rapat terbatas pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta para menteri Kabinet Kerja.
"Saya sepakat dengan Panglima TNI. Saya yang minta bapak Panglima Marsekal Hadi (Tjahjanto) agar kekuatan TNI masuk ke operasi itu," kata Tito di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/5).
Tito menerangkan, operasi pemberantasan teroris di Indonesia memang 75 persennya bersifat intelijen. Sementara, penindakan sebesar 5 persen dan 20 persen itu pemberkasan untuk ke proses peradilan.
Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.
Sedangkan untuk sejumlah anak yang juga menjadi korban ideologi teroris kedua orang tuanya seperti yang terjadi di Surabaya, Tito mengaku bahwa pemerintah sedang mengupayakan langkah-langkah pencegahan agar anak-anak tidak terekspose paham radikal. "Tapi Polri tidak bisa kerja sendiri."
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius mengatakan institusi yang dipimpinnya berfokus untuk melakukan deradikalisasi. BNPT akan mencoba mengembalikan nasionalisme melalui kurikulum sekolah.
"Deradikalisasi itu bukan pelajaran saja termasuk guru dan dosennya. Menteri agama saya ingatkan, Mendikbud, Menristekdikti saya ingatkan karena sekarang semua segmen dimasuki nih. Sekarnag anak kecil gampang dimasukin karena apa yang diberi akan terngiang-ngiang," kata Suhardi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
