REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) tidak dikhawatirkan akan memicu timbulnya friksi-friksi. JK menilai, pembentukan Koopssusgab justru dapat memperkuat koordinasi antara Polri dan TNI.
"Justru sebaliknya kalau menurut saya, kalau tidak ada koordinasi bisa menimbulkan friksi-friksi di lapangan. Kalau koordinasi malah dia seperti operasi-operasi teroris di Poso dulu, kan bagus koordinasinya dimana-mana," ujar JK ketika ditemui di kantornya, Selasa (22/5).
JK mengatakan, koordinasi antara TNI dan Polri selalu dibutuhkan untuk memperkuat keamanan negara. Sebetulnya pembentukan Koopssusgab ini bukan hal yang baru, sebab pada era sebelum reformasi, polisi berada dibawah satu komando dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
"Jangan lupa yang namanya dulu tahun 1990-an, sebelum refromasi ya polisi di bawah ABRI, bukan (hal) baru, pernah terjadi di bawah satu komando oleh panglima ABRI," kata JK.
Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan dari tiga matra TNI, yakni Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI AL, dan Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU. Koopsusgab ini pernah ada, tetapi kemudian dibubarkan pada 2015.
Rencana pemerintah menghidupkan kembali Koopssusgab tak lepas dari aksi teror di sejumlah daerah di Tanah Air beberapa waktu belakangan. Kepala Staf Presiden Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengklaim Presiden setuju dengan rencana itu.
Pertama kali Koopssusgab dibentuk oleh Moeldoko pada 2015 saat masih menjabat sebagai panglima TNI. Koopssusgab terdiri atas personel-personel terbaik TNI dalam bidang pemberantasan terorisme, mulai dari Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Denjaka Korps Marinir TNI AL, dan Satuan Bravo Paskhas TNI AU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
