Ahad 20 May 2018 22:12 WIB

Sekjen PDIP: Pendamping Jokowi Ditetapkan Usai Pilkada

Hasto memastikan pembahasan cawapres akan melibatkan seluruh parpol koalisi.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
Foto: RepublikaTV/Havid Al Vizki
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pembahasan dan penetapan calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam kontestasi Pilpres 2019 akan dilakukan setelah Pilkada 2018. Hasto memastikan pembahasan cawapres akan melibatkan seluruh parpol koalisi.

"Sampai saat ini kami belum putuskan yang akan mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Tunggu setelah pilkada serentak," kata Hasto usai menghadiri Rakerda III DPD PDIP Sultra di Kendari, Minggu.

Ia mengatakan, penentuan cawapres bagi Jokowi akan dibahas bersama partai koalisi atau partai yang juga mengusung kembali Jokowi menjadi Capres 2019. "Dalam menentukan cawapres pendamping Jokowi harus melalui proses pencermatan secara memdalam. Karena yang dicari adalah pemimpin yang mau bekerja untuk rakyat," katanya.

Dalam kesempatan itu Hasto juga menginstruksikan seluruh kader agar memenangkan semua pilkada serentak yang digelar di daerah itu. "Semua kader wajib hukumnya untuk bekerja dan memenangkan pasangan calon yang diusung PDIP," katanya.

Baca juga: LSI: Airlangga, Moeldoko dan TGB Layak Jadi Cawapres Jokowi

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei men genai calon presiden (capres) dan cawapres potensial di Pilpres mendatang. Berdasarkan hasil survei, ada tiga nama yang meraih indeks tertinggi dalam hal kelayakan sebagai cawapres mendampingi Jokowi.

Peneliti Senior LSI Adjie Farabie mengatakan, tiga nama tersebut adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang. Menurutnya, bagi calon pejawat yang memilih cawapres maka elektabilitas bukan pertimbangan utama.

"Contohnya kasus Boediono dalam Pemilu Presiden 2019. Boediono dipilih SBY sebagai cawapres walau dari sisi elektabilitas, saat itu posisi Boediono sangat rendah," kata Adjie dalam pemaparan survei di Jakarta, Senin (14/5).

Menurut Adjie, untuk cawapres Jokowi, dibagi ke dalam tiga latar belakang. Jika latar belakangnya partai politik, Airlangga berada di rangking satu. Airlangga diikuti oleh Budi Gunawan dan Puan Maharani dari PDIP.

Jika latar belakang militer, Moeldoko mendapatkan skor tertinggi diikuti oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Gatot Nurmantyo. Jika latar belakang tokoh Islam, skor tertinggi diraih TGB Zainul Majdi, serta diikuti Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PPP Muhammad Romahurmuziy.

Jika capresnya Prabowo, skor indeks kelayakan wapres tertinggi adalah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan alias Aher, Muhaimin Iskandar, TGB Zainul Majdi. Jika Gatot Nurmantyo yang menjadi capres, indeks skor kelayakan cawapres tertinggi adalah Muhaimin Iskandar, diikuti AHY dan Aher.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement