REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya berkunjung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta, Kamis (17/5). Hal ini untuk untuk mendapatkan dukungan dalam mempercepat realisasi program-program prioritas nasional yang sedang dikerjakan.
Dukungan ini sangat dibutuhkan karena organisasi keagamaan tersebut mempunyai jaringan hingga ke tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, Siti menginginkan adanya sinergi program-program KLHK yang sebagian besar berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Kami melihat pendekatan keumatan itu menjadi sangat strategis. Karena teladan dan bimbingan dari tokoh agama kepada umatnya menjadi sangat penting," ujar dia melalui siaran pers.
Kunjungan ini merupakan lanjutan setelah sebelumnya berkunjung ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
Kunjungan Menteri Siti kali ini diterima langsung oleh Ketua Umum KWI, Ignatius Suharyo, Sekretaris Jenderal KWI serta 10 perwakilan keuskupan dari total 37 keuskupan di KWI. Siti menjelaskan secara spesifik, saat ini ada dua program KLHK yang membutuhkan dukungan KWI di lapangan.
Pertama adalah percepatan realisasi target Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria di daerah, kemudian program lainnya adalah mengenai pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Seperti diketahui, Perhutanan Sosial menargetkan 12,7 juta hektare lahan di kawasan hutan untuk diberikan akses kelola kepada masyarakat. Tahun 2019 target yang diharapkan adalah memberikan hak kelola kawasan hutan kepada masyarakat sebanyak empat juta hektare.
"Hingga saat ini realisasinya telah mencapai 1,6 juta hektare untuk kurang lebih 337 ribu Kepala Keluarga di seluruh Indonesia," katanya.
Siti menuturkan, Perhutanan Sosial ini menjadi program yang penting untuk pemerataan keadilan ekonomi. Tercatat ada 25 ribu desa diantara 80 ribu desa yang penduduknya ada di tepi dan di dalam kawasan hutan. Sebanyak 10 juta berada dalam kategori miskin.
Perwakilan Uskup yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia diharapkan dapat membantu mengidentifikasi masyarakat yang memang membutuhkan program Perhutanan Sosial tersebut. KLHK kemudian akan memproses dan memverifikasi usulan yang masuk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Dalam hal pengelolaan sampah, menurut Menteri Siti sudah saatnya untuk Indonesia berperilaku baik terhadap sampah. Begitu juga dengan para Uskup dalam kesehariannya atau dalam fatwa menjadi sangat penting untuk membimbing masyarakat.
"Tentu saja dari pemerintah terus melakukan kontrol, tapi juga membutuhkan KWI untuk membina masyarakat secara bersama-sama," ujar Siti.
Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK menerangkan, rata-rata tiap orang menyumbang 0,7 kg sampah per hari. Diharapkan, kerjasama dengan KWI dapat menggerakkan para Pastur di Paroki untuk mengajak umat mengelola sampah dengan lebih baik. Contohnya adalah mengelola sampah di Gereja dan membuat bank sampah.
"KLHK tentunya akan membantu dalam hal pengelolaan sampah tersebut," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika