REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akun Twitter resmi Presiden Joko Widodo (@jokowi) ramai dibicarakan baru-baru ini karena mengunggah cuitan tentang kelompok musik JKT48. Unggahan tersebut tak lama dihapus, lalu beredar kabar resmi bahwa admin dari akun Twitter @jokowi sudah dibebastugaskan.
Pengamat media sosial dari Institut Media Sosial dan Diplomasi, Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria, menyampaikan tim media presiden melakukan perbaikan agar kejadian serupa tak terulang. Menurut dia, pihak media sosial pun perlu melakukan perbaikan.
Ia memberikan usulan kepada pihak Twitter dan media sosial lainnya secara umum. Pertama, menyarankan pihak Twitter atau media sosial lainnya untuk memberikan peringatan kepada penggunanya sebelum mengunggah sebuah konten.
Misalnya dengan kalimat: 'Apakah Anda yakin konten yang anda unggah benar?' atau 'Apakah Anda yakin ini adalah akun Anda?'. Dengan demikian pengguna media sosial memiliki jeda waktu untuk mengecek apakah konten yang akan diunggah benar.
Atau jika ia admin akun seorang tokoh, ia punya waktu untuk memeriksa apakah ini akun dia atau akun tokoh yang dia kelola. Menurut Hariqo, memang ini mengurangi sedikit saja kecepatan. Namun, ia yakin ini cukup efektif untuk mengantisipasi kesalahan yang dapat merugikan sang pemilik akun dan organisasinya.
"Paling tidak ini bisa diterapkan kepada pengguna Twitter yang sudah diverifikasi oleh Twitter atau memiliki centang biru atau pengguna Twitter baru," kata dia dalam siaran pers yang diterima Republika, Kamis (17/5). Ini juga menjaga kredibilitas media sosial yang memberikan verifikasi kepada penggunanya.
Pasalnya, sangat disayangkan jika pengguna yang sudah terverifikasi melakukan kesalahan fatal. Hal kedua yang diusulkan Hariqo adalah agar media sosial mengubah ketentuan penggunaan dalam format tanya jawab.
"Akan lebih baik jika term of use saat seseorang membuat akun di internet diubah dalam format tanya jawab, contoh pertanyaan, apakah jika kami memberikan akun ini Anda siap tidak melakukan kesalahan seperti? Tanya jawab seperti ini akan lebih menempel di pikiran pengguna medsos," kata Hariqo menambahkan.
Terlepas dari hal itu, Hariqo mengapreasiasi langkah cepat dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, yang langsung meminta maaf dan mengambil tindakan. Menurut dia, mengakui kesalahan ini bagus, daripada menuduh jika akun yang bersangkutan dibajak atau menimpakan kesalahan kepada pihak lain.
Dalam catatan Komunikonten, kesalahan unggah di media sosial oleh akun resmi beberapa kali terjadi. Pada tahun 2017 (November-Desember) terjadi beberapa kesalahan unggahan di Twitter, di antaranya: (1) Akun Twitter Kementerian Luar Negeri @Portal_Kemlu_RI yang menampilkan konten porno. (2) Akun Twitter Sekretariat Kabinet @Setkabgoid salah unggah kutipan Presiden Jokowi. (3) Akun Twitter Kementerian Pertanian @Kementan yang mengunggah berita terkait Ketum PAN, Zulkifli Hasan. Ini juga sudah diakui sebagai kesalahan admin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika