REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan pelepasan saham di PT Delta Djakarta selaku produsen minuman keras. Ia mengaku telah meneken keputusan pelepasan saham sebesar 26,25 persen yang dimiliki pemprov sejak tahun 1970-an.
"Pemprov memastikan akan melepas 26,25 persen saham di Perusahaan PT Delta Djakarta, perusahaan pembuat bir. Jadi 26,25 pasti dilepas, bukan akan. Ini komitmen kita," kata dia di Balai Kota, Rabu (16/5).
Kendati demikian, pelepasan saham pemprov tetap membutuhkan persetujuan dari DPRD DKI. Anies mengaku akan segera melayangkan surat ke dewan untuk segera dibahas terkait pelepasan saham ini. Ia optimistis dewan akan menyetujuinya.
"Ini prosesnya perlu persetujuan DPRD. Kita akan kirim surat ke sana, insya Allah (DPRD) setuju," ujar dia.
Anies mengatakan, 26,25 persen saham yang dimiliki pemprov memberi dividen rata-rata Rp 38 miliar per tahun selama ini. Jika saham tersebut dilepas dengan perhitungan yang dilakukan pemprov, jumlah yang didapat diperkirakan akan mencapai Rp 1 triliun.
"Kalau kita mau mendapatkan Rp 1 trilun dengan mempertahankan saham di Delta, mungkin kita butuh 30 tahun lebih baru dapat Rp 1 triliun. Karena itu kita lepas," katanya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyesalkan keputusan Pemprov DKI yang melepas saham di perusahaan produsen minuman beralkohol tersebut. Sebab, kata dia, perusahaan tersebut memberikan keuntungan cukup besar.
"Saya menyayangkan keputusan itu mengingat perusahaan tersebut telah memberikan dividen cukup besar setiap tahunnya dan berkontribusi terhadap PAD. Sayang sekali kalau sampai dilepas sahamnya," kata dia.
Menurutnya, keputusan melepas saham itu harus tetap mendapat persetujuan dari DPRD. Legislator akan membahas usulan pelepasan saham dari pemprov di rapat komisi. Keputusan final apakah saham perlu dilepas atau tidak, kata Prasetio, akan diambil di rapat paripurna.
"Nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna. Jadi kalau ada keputusan dari paripurna itu, ada alasan dan aturan yang kuat untuk melepas saham tersebut," ujar dia.
Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso mengaku, komisi yang dipimpinnya belum menerima surat secara resmi dari Pemprov DKI terkait kebijakan ini. DPRD butuh penjelasan terkait alasan pelepasan saham. Prosedur pelepasan saham harus ditempuh secara prosedural dan mengikuti aturan yang ada.
"Kalau terkait hal-hal pelepasan saham kan harus diparipurnakan (rapat paripurna)," kata ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD DKI ini
Menurutnya, kebijakan melepas saham di PT Delta Djakarta selaku produsen bir harus dihormati sebagai janji kampanye yang coba dipenuhi Anies-Sandi. Namun, setuju tidaknya pelepasan saham tetap dikembalikan ke anggota DPRD. Namun, prosedur harus dipenuhi pemprov.
"Kita tinggal tunggu saja mudah-mudahan bisa direalisasikan melalui kebijakan yang tertulis, pelaksanaannya kan harus tertulis," ujar dia.
Dalam masa kampanye di Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi memang menjanjikan akan melepas saham di perusahaan produsen minuman beralkohol tersebut. Dalam janjinya, Anies menyebut akan menjual saham pemprov di perusahaan bir itu jika terpilih dan uang hasil penjualan akan digunakan membangun fasilitas publik dan untuk kebutuhan dasar warga.
Anies pernah sesumbar bahwa kepemilikan saham di produsen minuman beralkohol itu tidak dibutuhkan warga Ibu Kota. "Jakarta itu jauh lebih membutuhkan kita berinvestasi kepada air bersih daripada air keras. Itu pasti tuh," kata dia.
Laba bersih PT Delta Djakarta pada 2013 sebesar Rp 270,4 miliar, lalu 2014 naik menjadi Rp 288,4 miliar. Pada 2015 sempat turun menjadi Rp 192 miliar. Namun, pada tahun 2016, perusahaan mencatatkan keuntungan atau laba bersih perusahaan sebesar Rp 254 miliar.
Sementara tahun 2017 tercatat sebesar Rp 144 miliar. Dengan saham yang dimiliki, Pemprov DKI mendapat dividen atau pembagian keuntungan kurang lebih Rp 37 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
