REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio menilai, pernyataan dari pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu saat menutup debat Pilkada Jabar adalah strategis yang cerdas. Hendri menilai, tidak ada pelanggaran aturan apapun terkait hal itu.
"Tidak ada apa-apa, menurut saya itu langkah yang cerdas. Itu strategi politik untuk meningkatkan popularitas paslon, biar masyarakat mengenal paslon itu," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (16/5).
Hendri menilai, pernyataan itu sama sekali tak melanggar aturan apapun mengenai debat itu. Sehingga, tak masalah bila pernyataan itu dilontarkan oleh paslon yang dikenal dengan sebutan ‘Asyik’ itu untuk menggaet perhatian masyarakat. Selain itu, menurutnya, dengan adanya pernyataan itu, masyarakat semakin dijelaskan dengan pilihan politik saat ini.
"Di situ masyarakat bisa semakin jelas dikasih pilihan. Bagi yang pendukung Jokowi, silakan memilih dari tiga pilihan itu. Sementara yang pendukung bukan Jokowi, bisa memilih paslon itu," katanya.
Dengan adanya pernyataan itu, dia memprediksi masyarakat akan tertarik perhatiannya dan akan mempertimbangkan pilihannya lagi. Hal itu, kata dia, juga tidak akan membuat elektabilitas paslon tersebut menjadi turun. Sementara itu, Hendri menyarankan kepada pihak KPU dan Bawaslu untuk fokus terhadap para pendukung yang datang dalam acara tersebut yang sempat melontarkan kata-kata buruk.
"Seharusnya KPU dan Bawaslu tidak fokus ke paslon itu, tapi fokusnya kepada para pendukung yang bilang kata-kata buruk pada saat ramai itu," jelasnya.
Sebab, tak sepantasnya dalam forum resmi tersebut, para tamu undangan melontarkan kata-kata buruk. Hendri mengatakan, seharusnya, pihak panitia bisa tegas menghukum bila mendapati tamu undangan yang berteriak kata-kata buruk. "Seharusnya panitia bisa langsung mengeluarkan orang-orang yang ribut seperti itu. Tidak pantas lah dalam forum seperti itu berkata-kata seperti itu," katanya.
Sebelumnya, pada saat penutupan debat, Senin (14/5) lalu, Sudrajat mengatakan, bila pasangang Asyik memenangi Pilgub Jabar 2018, maka pada 2019 juga dikatakan akan bisa terjadi penggantian presiden. Hal itu kemudian dianggap oleh beberapa pihak, termasuk KPU Jawa Barat sebagai tindakan yang melanggar aturan debat Pilgub Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
