REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Lembaga survei dan kajian isu strategis, politik, dan sosial Indonesia Strategic Institute (Instrat) menyatakan terdapat kecenderungan tidak ada korelasi antara pilihan pemilih pada Pilgub Jawa Barat 2018 dan pilihan pada Pilpres 2019. Karena itu, pernyataan dan tindakan unjuk kaos bertuliskan #GantiPresiden2019 yang dilakukan pasangan calon nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu diprediksi tidak akan mampu menaikkan elektabilitas secara signifikan.
“Sekalipun mayoritas pemilih Jabar adalah pendukung Prabowo yang sebelumnya diusung oleh Partai Gerindra dan PKS," kata Analis Instrat Henry Baskoro, dalam siaran pers diterima di Bandung, Rabu (16/5).
Instart, kata dia, kembali melakukan riset survei untuk mengetahui persepsi dari warga Jawa Barat menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018. Hal ini masuk dalam serial survei Jawa Barat, yakni Desember 2016, Desember 2017, Januari 2018, dan Mei 2018.
Henry mengatakan, berdasarkan data survei terakhir, jika pilpres dilakukan pada hari di mana survei berlangsung dan hanya diikuti dua calon presiden, yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo, maka pemilih Prabowo di Jawa Barat masih lebih tinggi daripada pemilih Jokowi. Prabowo dipilih oleh 47,6 persen responden, Jokowi 40,8 persen, dan angka yang belum/tidak menentukan pilihan sebesar 11,7 persen.
Akan tetapi, lanjut Henry, saat data pemilih Prabowo dan Jokowi ditabulasi silang dengan pilihan pada pemilihan gubernur Jawa Barat mendatang, 40,9 persen pemilih Prabowo akan memilih pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi. Kemudian, 31,7 persen akan memilih pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, dan 11 persen akan memilih pasangan Sudrajat-Syaikhu.
“Hanya sebesar 2,5 persen yang akan memilih pasangan Tubagus-Anton; sementara sisa 14 persen lainnya belum/tidak menentukan pilihan," kata dia.
Menurut dia, untuk para pemilih Jokowi, saat ditabulasi silang dengan pilihan gubernur Jawa Barat mendatang, sebanyak 42,6 persen memilih Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, dan 27,7 persen memilih Ridwan Kamil Uu Ruzhanul Ulum. Kemudian 6,8 persen memilih Tubagus-Anton, dan hanya 4,2 persen yang akan memilih Sudrajat-Syaikhu, sementara 18,7 persen sisanya belum/tidak menentukan pilihan.
"Sehingga dari perolehan data diatas, dapatlah disimpulkan bahwa terdapat kecenderungan tidak ada korelasinya antara pilihan pemilih pada Pilgub Jabar 2018 dengan pilihan pada Pilpres 2019," kata dia.
Selain itu, kata Henry, ada hal yang menarik dalam survei keempat ini. Terdapat sebanyak 51 persen responden yang menginginkan adanya calon presiden (capres) alternatif selain Prabowo dan Jokowi pada Pilpres 2019.
“Hanya 24 persen saja yang menyatakan tidak perlu alternatif lain dan 25 persen lainnya tidak tahu/tidak menjawab,” kata dia.
Dia menambahkan saat ditanyakan terkait sikap apabila pilpres 2019 diikuti lebih dari dua pasangan calon, 57 persen dari responden menyatakan setuju, dan 15 persen tidak setuju. “Sedangkan sisanya 28 persen tidak tahu/tidak menjawab," kata dia.
Pengumpulan data berbasis wawancara terstruktur face-to-face koresponden dengan usia minimal responden 17 tahun atau sudah menikah (jika kurang 17 tahun). Jumlah responden sebanyak 1.800 orang meliputi 422 desa/kelurahan dari 333 kecamatan di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.
Penelitian menggunakan sampel acak bertingkat (multistage random sampling) dengan rentang pengambilan data 3-6 Mei 2018. Margin of error sebesar lebih kurang 2,31 persen.
Pada acara debat kandidat kedua yang berlangsung pada tanggal 14 Mei 2018 di Balairung UI, Depok, sempat terjadi insiden. Kejadian itu pascapasangan calon nomor urut tiga mengeluarkan pernyataan yang disertai kaos bertuliskan #GantiPresiden2019 di penghujung seluruh sesi akan berakhir (closing statement).
Tindakan tersebut kemudian memicu kericuhan di ruang debat di antara para pendukung pasangan calon. Terutama salah satu pendukung pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat.
Ketua Tim Pemenangan Paslon Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik), Haru Shuandaru, angkat bicara terkait kericuhan dalam debat publik Pilkada Jawa Barat di Universitas Indonesia, Depok, pada Senin (14/5) malam. Haru menegaskan, kata-kata 2019 Ganti Presiden yang disampaikan Paslon Asyik di akhir debat merupakan hak berekspresi yang dijamin undang-undang dasar.
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar) Yayat Hidayat mengatakan, KPU sudah memutuskan bahwa pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Sudrajat-Ahmad Syaikhu, melanggar ketentuan debat publik pilkada 2018. KPU akan memberi sanksi kepada paslon yang biasa disapa dengan sebutan Asyik itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
