REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kampanye pasangan calon gubernur (cagub) dan cawagub Jawa Barat (Jabar) Sudrajat-Ahmad Syaiku (Asyik), Haru Shuandaru menginginkan adanya objektivitas dalam penilaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat dalam menyikapi insiden kalimat penutup dalam debat Pilgub Jabar, Senin (14/5) lalu. Pasangan Asyik saat itu sempat menyinggung soal ganti presiden yang dinilai di luar konteks debat Pilgub Jabar, Senin (14/5) lalu.
"Kami menghormati keputusan dari KPUD itu. Walaupun kami berharap ada objektivitas di situ," ujar Haru saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (16/5).
Haru menyebutkan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada pihaknya terkait teguran yang disampaikan oleh pihak KPUD Provinsi Jabar. Yang pertama, singgungan ganti presiden pada saat closing statement dalam debat Pilgub Jabar dianggap keluar dari konteks, atau keluar dari tema debat yang saat itu berlangsung. Haru tak menyangkal, namun dia berpendapat, tak hanya paslonnya saja yang mengatakan beberapa ungkapan yang menyimpang dari konteks debat Pilgub Jabar.
"Saya kira bisa diperiksa, bisa dilihat rekamannya, siapa saja kandidat, dalam acara debat itu yang sempat keluar konteks," katanya.
Ketika ada ungkapan di luar konteks, moderator pun mengingatkan para kandidat. Teguran oleh moderator itu, kata dia, seharusnya juga didapatkan oleh paslin Asyik, sehingga tidak sampai dianggap sebuah pelanggaran, seperti yang lainnya. Hal berikutnya, kata dia, ungkapan ganti presiden itu dianggap menimbulkan keributan. Haru pun menganggap penilaian itu sangat subjektif. Sebab, dia mengatakan, pada saat debat Pilgub berlangsung pun sebenarnya ada beberapa paslon yang sempat menyebutkan gagasan Jokowi2Periode.
"Ada salah satu kandidat yang menyebut nama Presiden. Kemudian menyatakan “hidup (nama beliau)”. Kann kelompok yang lainnya tidak ribut, ya. Jadi ketika sedang performance, ya santai saja menikmati itu," jelasnya.
Haru mengatakan, ungkapan itu sempat terdengar dalam acara debat Pilgub Jabar, dan KPUD tidak mempermasalahkan hal itu. Oleh sebab itu, pihaknya pun menginginkan adanya objektivitas dalam penilaian para paslon saat debat yang diselenggarakan di Universitas Indonesia itu.
"Yang kita harapkan ya itu tadi, ada objektivitas, ada kepala dingin, ada transparansi dalam menyikapi permasalahan itu. Menurut saya bahkan seharusnya tidak ada masalah," kata Haru.
(Baca: Sebut 2019 Ganti Presiden, Tim Asyik: Tidak Melanggar Aturan)
Sebelumnya, pada saat penutupan, Sudrajat mengatakan, bila pasangang Asyik memenangi pilgub Jabar 2018 maka pada 2019 juga akan bisa terjadi penggantian presiden. Hal itu kemudian dianggap oleh beberapa pihak, termasuk KPU Jawa Barat, sebagai tindakan yang melanggar aturan debat pilgub Jabar lalu.
Debat publik calon gubernur Jawa Barat (cagub Jabar) di Balairung Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, sempat diwarnai kericuhan, Senin (14/5) malam. Kericuhan yang berasal dari para pendukung terjadi setelah pernyataan penutup (closing statement) pasangan calon gubernur Sudrajat dan Syaikhu (Asyik) yang diusung Gerindra-PKS.
Saat itu, Sudrajat sampai pada ujung pernyataannya dan Syaikhu tiba-tiba mengeluarkan kaus bertuliskan 2018 Asyik Menang, 2019 ganti presiden. "Kalau Asyik menang, insya Allah 2019 kita akan ganti presiden," kata Sudrajat.
Aksi pasangan itu ternyata memancing emosi pendukung pasangan Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) yang diusung PDIP. Suasana tiba-tiba ricuh dari area kursi pendukung. Para pendukung pasangan Hasanah tampak meluapkan emosinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
