REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian, Noor Huda Ismail mengatakan, serangan bom bunuh diri di Surabaya menunjukkan gerombolan orang yang berideologi maut tak berhenti mencari kelengahan masyarakat umum. Ledakan bom secara beruntun di tiga gereja di Surabaya Ahad (13/5) pagi menewaskan 13 orang yang terdiri dari enam pelaku dan tujuh korban masyarakat serta melukai 45 orang.
Hal itu menurutnya memperlihatkan lemahnya kerja intelijen. Lembaga yang berwenang menangani terorisme yakni Badan Intelijen Negara, yang terdiri dari Kepolisian RI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme rasanya gagal mencegah perbuatan teror.
Semestinya, setelah teroris berulah dan membunuh lima polisi di Markas Komando Brigade Mobil Kepolisian RI di Depok pada pekan lalu, BIN bersama Polri dan BNPT segera melakukan antisipasi. Hal itu memang telah dilakukan oleh pihak keookisian. Polisi menangkap sejumlah orang di Bekasi, Karawang, dan Cianjur diduga teroris.
"Meski begitu, polisi gagal mengantisipasi pergerakan jaringan teroris di berbagai wilayah besar sehingga pengeboman laknat terjadi," ujarnya.
Serangan di Surabaya, juga di Mako Brimob dan serangan lain yang mengiringi, seperti diungkapkan Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, dilakukan oleh Jamaah Ansharud Daulah dan Jamaah Ansharut Tauhid, yang berbaiat kepada kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
"Kelompok ini amat jahat. Di antaranya mereka bertanggung jawab atas bom di Terminal Kampung Melayu dan bom di Jalan Thamrin, Jakarta," ujarnya.
Bom Surabaya, menurutnya, menandakan bahwa ISIS telah mengaktifkan sel-sel yang selama ini 'tidur'. Gerakan baru ini, menurut polisi, bahkan mulai melibatkan wanita dan anak-anak.
"Jika benar, ini mencerminkan teologi maut telah menjadi bagian dari pendidikan keluarga pelaku," ujarnya.
Pelibatan anak-anak dan perempuan ini memberikan pesan untuk terus melakukan deradikalisasi. Pemerintah dan masyarakat harus bergerak cepat agar generasi milenial tidak sampai dipengaruhi oleh ideologi teror.
"Okeh karenanya, ini penting. Radikalisasi perlu ditangkal di hulu dan hilir," kata dia.
Masyarakat dan organisasi keagamaan, kata dia, seharusnya mulai mengutuk secara terbuka dan lantang, orang ataupun kelompok yang menyebarkan ajaran kekerasan dan permusuhan terhadap kelompok lain. Jangan sampai kelompok radikal bisa seenaknya mengasosiasikan diri dengan suku, golongan, atau agama tertentu.
"Mereka mesti dipojokkan secara sosial. Selain itu, aparat mesti tegas menindak pelaku anjuran kekerasan, terutama di media sosial, yang jelas-jelas melanggar hukum," ujarnya.
Masyarakat dan aparat, menurutnya harus bersatu-padu menekan berkembang biaknya ideologi kekerasan yang berbasis kepercayaan dan agama. Selain itu, gagasan merevisi Undang-Undang Terorisme atau penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk melibatkan TNI dalam penanganan terorisme, serta memberi kewenangan kepada polisi untuk menangkap orang tanpa bukti awal yang kuat, mesti ditentang.
"Terorisme kita kutuk dan lawan, tapi upaya penanggulangan teror janganlah sampai melawan prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika