Selasa 15 May 2018 16:34 WIB

Jokowi Tambah Empat Staf Khusus Presiden

Empat staf khusus baru Jokowi tidak dilantik dan langsung bekerja.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andri Saubani
Presiden Joko Widodo
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menambah empat staf khusus Presiden untuk membantunya menangani berbagai bidang. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, keempat staf khusus Presiden tersebut ditunjuk berdasarkan Keppres yang sudah ditandatangani dan sudah mulai berlaku. 

"Nggak perlu dilantik. Sudah mulai kerja, kemarin koordinasi dengan Mensesneg dan saya. Administrasi manajerial di bawah Seskab," ujar Pramono di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Selasa (15/5).

Keempat stafsus Presiden tersebut yakni stafsus untuk acara keagamaan domestik di pondok pesantren Abdul Ghofar Rozin, stafsus bidang keagamaan internasional Siti Ruhaini Dzuhayatin, stafsus Presiden bidang komunikasi kementerian dan lembaga Adita Irawati, serta stafsus bidang ekonomi Ahmad Erani.

"Jadi, yang diangkat orang-orang berlatar belakang profesional. Stafsus profesional," tambahnya.

Ia mengatakan, penambahan staf khusus Presiden ini dilakukan dengan mempertimbangkan banyaknya persoalan yang harus diselesaikan oleh Presiden. Adita  Irawati yang ditunjuk sebagai stafsus untuk membenahi komunikasi di kementerian dan lembaga merupakan mantan VP Corporate Communication Telkomsel.

"Adita harus menyampaikan kepada publik tergantung perintah Presiden. Secara prinsip, Adita diminta untuk melakukan pembenahan komunikasi, terutama di K/L," ujar Pramono.

Sementara stafsus bidang keagamaan internasional, Siti Ruhaini Dzuhayatin merupakan Komisioner HAM Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan stafsus khusus acara keagamaan domestik yakni Abdul Ghofar Rozin merupakan putra Kiai Sahal, Rais Aam Pengurus Besar NU.

Dan terakhir staf khusus bidang ekonomi yakni Prof Ahmad Erani. Ia merupakan mantan Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kemendes.

"Profesor ekonomi dengan latar belakang cukup baik. Beliau memahami masalah dana desa sehingga diperlukan, selain berkaitan ekonomi, adalah bagaimana dana desa meningkat, sekarang Rp 60 triliun, itu ada pakar di bidang itu," ujar Pramono.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement