Selasa 15 May 2018 15:04 WIB

Insiden #GantiPresiden pada Debat Pilkada Jabar Ditelusuri

Bawaslu Jabar akan melakukan rapat membahas temuan-temuan dalam insiden itu.

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Bayu Hermawan
Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Bawaslu, Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (15/5). Bawaslu duga KPU Jawa Barat Kecolongan soal insiden kaos #2019GantiPresiden saat debat publik pada Senin (14/5) malam.
Foto: Republika/Dian Erika Nugraheny
Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, saat menyampaikan keterangan pers di Kantor Bawaslu, Thamrin Jakarta Pusat, Selasa (15/5). Bawaslu duga KPU Jawa Barat Kecolongan soal insiden kaos #2019GantiPresiden saat debat publik pada Senin (14/5) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawasa Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan, pihaknya akan menelusuri insiden #2019GantiPresiden pada debat publik kedua Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018 pada Senin (14/5). Bawaslu Jabar pada Selasa (15/5) melakukan rapat pleno untuk membahas temuan-temuan dalam debat tersebut.

"Kami rapat dulu di Bawaslu Jabar untuk mendengarkan seperti apa situasi yang terjadi di lapangan. Kami akan melihat detailnya apakah sebelumnya ada kesepakatan dengan panitia atau hanya ujaran yang mengarah kepada provokasi," ujar Afif kepada wartawan di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/5).

Afif menegaskan, nantinya akan didalami lagi sikap penyelenggara, LO, dan empat paslon Pilkada Jabar. Dengan demikian, akan diketahui hal-hal atau kesepakatan yang terjadi sebelum debat publik berlangsung. "KPU Jabar akan melakukan pendalaman ini. Bawaslu bertindak sebagai pendamping yang tugasnya memberikan perspektif soal hal-hal yang menyangkut penindakan," kata Afif.

Afif juga mengungkapkan bahwa ada dugaan kelalaian oleh penyelenggara debat publik dan KPU Jabar terkait insiden ini. Menurut dia, seharusnya tidak boleh sampai ada yang membawa kaus bertuliskan #2019GantiPresiden ke acara debat publik pilkada. Selain menjaga kondusivitas acara, semestinya netralitas juga harus dijaga dalam kegiatan resmi KPU seperti itu.

"Semua proses debat kan ada aturannya. Termasuk di antaranya tidak melakukan ujaran yang membuat kondisi debat publik menjadi tidak kondusif," katanya menegaskan.

(Baca juga: Bawaslu: KPU Jabar Kecolongan Soal Insiden Ganti Presiden)

Sebelumnya, debat publik calon gubernur Jawa Barat (cagub Jabar) di Balairung Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, sempat diwarnai kericuhan, Senin malam. Kericuhan yang berasal dari para pendukung terjadi setelah closing statement (pernyataan penutup) pasangan calon gubernur Sudrajat dan Syaikhu (Asyik) yang diusung Gerindra-PKS.

Saat itu Sudrajat sampai pada ujung pernyataannya dan Syaikhu tiba-tiba mengeluarkan kaus bertuliskan "2018 Asyik Menang, 2019 ganti presiden". "Kalau Asyik menang, insya Allah 2019 kita akan ganti presiden," kata Sudrajat.

Aksi pasangan itu ternyata memancing emosi pendukung pasangan Hasanudin-Anton Charliyan (Hasanah) yang diusung PDIP. Suasana tiba-tiba ricuh dari area kursi pendukung.

Para pendukung pasangan Hasanah tampak meluapkan emosinya. Padahal ketika itu pasangan nomor 4, yakni Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, belum menyampaikan clossing statement-nya.

Berkali-kali pemandu acara peminta para pendukung untuk tenang, tetapi tidak berhasil. Teriakan-teriakan masih terus terdengar. "Mohon tenang, mohon tenang, tidak akan selesai acaranya kalau Anda tidak tenang," pinta pemandu acara, Alvito Deanova.

Namun, suasana terasa makin tidak terkendali dan makin panas. Istri Deddy Mizwar tampak ketakutan sehingga dia lari ke arah panggung menghampiri suaminya. Tiga pasangan cagub-cawagub pun tampak berusaha menenangkan pendukung supaya tenang. Namun, pasangan Asyik tampak tetap duduk di kursinya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement