REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane memberikan lima catatan yang perlu segera dilakukan Polri. Pertama, segera bubarkan Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob dan kembalikan ke fungsi semula, yakni tempat menahan anggota Brimob yang bermasalah.
"Selama ini, lanjut Neta, tanggungjawab pengelolaan Rutan Brimob adalah Bareskrim, sementara tanggung jawab lokasi adalah Korbrimob. Sehingga setiap kali terjadi hal hal negatif, yang dapat sorotan dan kecaman adalah Korbrimob sebagai pasukan elit Polri," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (10/5).
Kedua, Neta mengatakan jangan pernah lagi mengumpulkan tahanan teroris dalam jumlah besar di satu tempat, apalagi jumlah sipirnya terbatas seperti di Rutan Brimob. Ketiga, Polri perlu mengevaluasi semua tempat penyimpanan senjata apinya agar tidak mudah dikuasai pihak lain.
Sebab dari pantauan IPW, banyak tempat penyimpanan senjata api Polri sangat tidak representatif. Di Polsek Polsek misalnya, senjata api Laras panjang, rata rata tiga unit, hanya diletakan di bawah meja dan hanya ditutupi triplek atau tutup seadanya. Terutama jika tengah malam, umumnya petugas piket tidur dan senjatanya terbiarkan meski terikat rantai.
Keempat, mentalitas sipir yang terlalu mudah disuap perlu diubah. Sebab dengan uang suap hampir semua tahanan di negeri ini, termasuk tahanan teroris bisa memasukkan alat komunikasi dan sangat ironis ketika terjadi kekacauan di Rutan Brimob para tahanan teroris bisa melakukan live lewat medsos.
Kelima, Polri harus bertindak tegas untuk segera mencopot semua pejabat yang bertanggungjawab. Sebab akibat kecerobohan mereka dan tidak adanya pengawasan simultan yang mereka lakukan terjadi kekacauan di Rutan Brimob yang membuat lima polisi dibunuh tahanan teroris.
Terlepas dari catatan itu, IPW mengakui sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus kekacauan dan penguasaan Rutan Brimob oleh tahanan teroris patut diapresiasi. Apalagi dalam penyelesaiannya tidak ada korban luka maupun tewas dan tahanan teroris berhasil dipaksa menyerah tanpa syarat.
IPW menilai hadirnya Menko Polhukam, Panglima TNI dan pejabat lainnya di Mako Brimob menunjukkan sikap soliditas aparatur pemerintah yang mampu memberi support pada Polri untuk menyelesaikan kasus tsb secara profesional. Selesainya kasus ini IPW berharap kasus serupa tidak terulang lagi. Sebab kekacauan di Rutan Brimob sudah dua kali terjadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika