Selasa 08 May 2018 22:01 WIB

Rencana Pengembangan Militer di Wilayah Timur Didukung

Komisi I DPR RI dan TNI sudah lama berdiskusi mengenai

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita
TNI di Mimika, Papua. (Ilustrasi)
Foto: Antara/Jeremias Rahadat
TNI di Mimika, Papua. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adityo Rizaldi mendukung rencana TNI pembentukan unit organisasi baru, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurut dia, Komisi I DPR RI dan TNI sudah lama berdiskusi mengenai pengembangan kekuatan militer di wilayah Indonesia Timur.

Menurutnya, pengembangan pasukan di wilayah diperlukan mengingat armada wilayah Timur yang dipusatkan di Surabaya terlalu jauh. Hal ini, dia mengatakan, untuk mengantisipasi dinamika di Indonesia bagian timur.

"Karenanya, Komisi I DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini. Semua matra sesuai renstra- kostrad, pasukan maritim dan Korps Angkatan Udara," kata Bobby ujar Bobby saat dihubungi wartawan, Selasa (8/5).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membentuk unit organisasi baru, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pembentukan Divisi Infanteri 3 Komando Cadangan Strategis TNI AD, Komando Armada III, Komando Operasi TNI AU III, dan Pasukan Marinir III tertanggal 8 Mei 2018.

"Pemekaran divisi tiga itu kostrad punya, kostrad kan punya divisi 1 divisi 2, Intinya begini, ini kan dalam rangka melaksanakan tugas pokok kita menjaga kedaulatan maka ada pengembangan satuan yang dilakukan di wilayah timur," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal M Sabrar Fadhilah pada Republika, Selasa (8/5).

Sabraar menjelaskan, untuk Divisi Infanteri 3 Kostrad akan ditempatkan di daerah Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai pemgembangan dari kekuatan darat. Namun, satuan Divisi Infanteri 3 ini akan ditempatkan bukan hanya di Makassar, melainkan di kota-kota lain di wilayah Indonesia Timur.

"Cuman satuan-satuannya, divisi 3 itu ada yang di Papua, nanti bertahap akan ditentukan," ujar Sabrar.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement