Senin 07 May 2018 21:01 WIB

Pertemuan Sekjen tak Bahas Pemilu, Arsul: Jangan Nyinyir

Para sekjen parpol ingin membantu pemerintah meluruskan isu-isu yang menyerang.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita
Anggota Komisi III DPR-RI, Arsul Sani di Gedung Nusantara II, Senin (16/10).
Foto: Republika/Singgih Wiryono
Anggota Komisi III DPR-RI, Arsul Sani di Gedung Nusantara II, Senin (16/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan tidak perlu ada pihak yang mempersoalkan pertemuan para sekjen partai politik pendukung pemerintah di Kantor Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Senin (7/5) hari ini. Dia juga mengatakan tidak perlu ada yang nyinyir dengan pertemuan yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan tersebut.

Nggak usah juga kemudian ada yang nyinyir, mempersoalkan, kenapa ini pertemuan di siang hari kerja. yang kita bahas bukan soal pemilu 2019," kata Arsul di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/5).

Dia mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas terkait Pemilu 2019. Selain itu, Arsul juga mengatakan pertemuan dengan pemerintah itu diminta oleh para sekjen. 

Karena itu, dia mengatakan, sudah sewajarnya, diterima oleh pemerintah. "Kemudian pemerintah menerima di kementerian sekretariat kabinet,” kata dia. 

Arsul mengatakan, pertemuan para sekjen murni untuk urusan kinerja pemerintahan. Para sekjen, kata Arsul, ingin mengetahui penjelasan dari Pemerintah terkait berbagai isu yang sedang menyerang pemerintah akhir-akhir ini. 

“Begitu banyak yang di luar pemerintahan mengkritisi pemerintahan secara total football, ibaratnya. Kadang-kadang lemparannya tanpa data kuantitatif maupun narasi kualitatif, yang penting ada isu, dilemparkan," lanjut Arsul.

Karena itu, Arsul mengatakan, para sekjen parpol koalisi merasa perlu untuk menjelaskan kepada struktur partai terkait berbagai isu tersebut. Tujuannya, membalikkan serangan isu dari pihak di luar pemerintah.

Isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain utang luar negeri, Perpres Tenaga Kerja Asing, hingga kriminalisasi ulama dan penegakan hukum. "Kami tidak ingin biarkan pemerintah untuk menjawab sendirian. Akan tetapi, untuk membantu, kami harus punya pemahaman, penguasaan, narasi kualitatifnya tentang isu-isu yang dipersoalkan maupun data kuantitatifnya," ujar Arsul.

Dalam pertemuan nampak Menseskab Pramono Anung bertemu dengan para sekjen parpol yang antara lain terdiri dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Partai Hanura Kubu OSO, Herry Lontung Siregar, Sekjen PKB Abdul Kadir Karung, Sekjen PKPI Imam Anshouri Saleh, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PSI Raja Juli Antoni.

Namun tidak nampak perwakilan Sekjen PAN dalam pertemuan sekjen tersebut. Padahal, PAN juga tergabung dalam barisan partai pendukung pemerintah karena menempatkan Asman Abnur sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Baca Juga: PAN tak Diundang dalam Pertemuan Sekjen Koalisi Jokowi

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement