REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Dirut Bulog Budi Waseso, beberapa waktu lalu telah mengungkapkan rencana untuk memanfaatkan TNI dan Polri untuk stabilisasi pangan, khususnya beras. Ia berharap, rencana itu tidak disalahartikan menjadi TNI dan Polri ikut-ikutan menjual beras.
Ia menerangkan, pemanfaatan TNI dan Polri tidak lain sebagai tempat penyaluran beras untuk penjual-penjual beras. Tentunya, lanjut Buwas, dengan harga-harga yang sudah ditentukan dan dipatok sesuai standar pemerintah.
"Jadi bukan berarti Polsek, Polres, Koramil, Kodim dagang, tidak," kata Buwas yang ditemui usai menghadiri Serap Gabah di Kebon Agung, Kabupaten Bantul, Sabtu (5/5).
Untuk itu, ia menegaskan, pemanfaatan TNI maupun Polri, merupakan penyalur-penyalur yang akan menerapkan beras dengan harga pemerintah dan kualitas pemerintah. Harapannya, beras yang akan sampai ke masyarakat akan aman.
Buwas berharap, terkait masalah beras, ke depan masyarakat Indonesia baik dari petani maupun pembeli, betul-betul mendapatkan jaminan. Hal itu dikarenakan beras ada di mana-mana sekaligus tanpa ada permainan sindikat-sindikat.
"Jadi masyarakat ke depan petani maupun pembeli betul-betul terjamin karena ada di mana-mana berasnya," ujar Buwas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
