REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengingatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meningkatkan pengamanan saat pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018 mendatang. Jusuf Kalla meminta Polri meningkatkan pengamanan saat pemungutan suara maupun penghitungan suara.

"Dalam pencoblosan hampir tidak pernah ada masalah, tapi yang terjadi masalah dalam penghitungan, di situlah terjadinya konflik beberapa tahun lalu. Jadi bukan hanya dijaga pada saat pencoblosan, tapi pada saat penghitungan," ujar Jusuf Kalla ketika memberikan pengarahan dalam Apel Kepala Satuan Wilayah Kepolisian Republik Indonesia 2018 di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Jumat (4/5).

Adapun Indonesia akan menggelar pilkada secara serentak di 171 daerah pada 27 Juni 2018. Setelah itu, Indonesia juga bersiap memasuki penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, dimana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan digelar berbarengan.

Oleh karena itu, masyarakat harus mencoblos sebanyak empat kali yakni memilih anggota DPD, DPRD, DPR, dan presiden serta wakil presiden. Jusuf Kalla menilai, Pemilu 2019 merupakan yang paling rumit di dunia sehingga membutuhkan keamanan yang terjamin dan polisi perlu menjaga profesionalismenya.

Apalagi, proses penghitungan suara dilakukan secara terbuka, sehingga dapat terjadi potensi konflik antar partai. "Jadi ini yang rumit dalam Pemilu, yang memerlukan kesiapan dan suatu tindakan yang baik dan adil dari kepolisian," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla ingin kepolisian meningkatkan layanan menjelang pilkada serentak, terutama dari sisi kecepatan. Misalnya saja di negara lain terdapat saluran telepon 911, yang mempercepat pelayanan kepolisian.

"Tapi tentu kami belum cukup peralatan dan kemampuan untuk seperti itu, mungkin setengah jam baru sampai," ujar Jusuf Kalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika