REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, meminta para peserta demo hari buruh internasional pada Selasa (1/5), tidak membawa atribut kampanye pemilu. Pihaknya juga meminta pertemuan massa pendukung #2019GantiPresiden dan massa pendukung presiden tidak diganti tidak terjadi.

"Kami meminta kepada buruh yang bergerak besok agar tidak melakukan kampanye baik soal memilih mendukung presiden tidak diganti atau mendukung ganti presiden. Jangan sampai perjuangan buruh itu jadi masuk ke ranah politik praktis," ujar Bagja ketika dijumpai wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (30/4).

Bagja mengingatkan adanya atmosfer politik Pemilu 2019 yang dipercepat pada tahun ini. Jika hal tersebut bersinggungan dengan kebebasan berekspresi para buruh, ada potensi untuk melakukan kampanye dini.

"Kampanye itu kan berupa citra diri, lambang parpol, juga hal-hal lain yang berbau program yang ditonjolkan dan sebagainya. Kami mengimbau agar hal-hal semacam ini tidak terjadi di demo buruh besok," tegas Bagja.

Selain itu, pihaknya juga berharap agar para pendukung gerakan ganti presiden atau gerakan tetap dukung presiden dua periode tidak saling bergesekan pada demo hari buruh. "Jangan sampai karena yang satu pihak mau ganti presiden sementara pihak satunya mau presidennya tetap, lalu saling berkelahi. Kami harap demonstrasi buruh tetap kondusif," tambah Bagja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika