REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR ikut menandatangani usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diinisiasi oleh Fraksi Partai Gerindra. Penandatanganan diawali oleh Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini.
"F-PKS setuju dengan yang diusulkan oleh FGerindra apalagi pimpinan PKS memberikan sinyal bahwa harus disikapi beredarnya isu tenaga kerja asing ini. Insya Allah saya akan tanda tangan sebagai ketua fraksi," ujar Jazuli saat menandatangani usulan Pansus Angket TKA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).
Jazuli mengungkap, Fraksi PKS juga telah menginstruksikan jajaran anggota Fraksi PKS di DPR untuk menandatangani usulan Pansus Angket TKA di sela-sela masa reses. Sebab, saat ini para anggota DPR tengah turun ke daerah pemilihan (dapil).
"Mestinya ketua fraksi belakangan, tapi karena ini lagi pada reses apalagi wakil ketua DPR. Ya kita ikut tanda tangan. Insya Allah Fraksi PKS di DPR yang ada di Jakarta sudah kita instruksikan untuk tanda tangan setelah dari reses," ujar Jazuli.
Menurut dia, keberadaan pansus angket ini untuk memeriksa kebenaran isu yang beredar selama ini terkait ancaman serbuan TKA ke Indonesia. Selain itu, juga soal pemberitaan banyaknya TKA ilegal di Indonesia.
Jazuli melanjutkan, pascaditerbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA, sejumlah pihak menyoroti isu TKA tersebut, termasuk PKS. Karena itu, internal PKS, kata Jazuli, juga langsung membentuk tim gabungan untuk menginvestigasi dan mengkaji isu TKA.
"Lalu, gayung bersambut muncul isu tentang pansus ini yang saya lihat di media digulirkan oleh Gerindra karenanya kami ikut tanda tangani ini," kata Jazuli.
Jazuli mengatakan, ada dua poin yang diharapkan Fraksi PKS dengan adanya Pansus Angket TKA tersebut, yakni memeriksa kebenaran isu serbuan TKA dengan adanya perpres tersebut. Kedua, lanjut dia, jika benar adanya serbuan tersebut, pemerintah harus dapat memastikan prioritas tenaga kerja lokal.
"Kita bukan antiasing. Hidup tanpa orang asing itu enggak mungkin, tapi kita mau pemerintah memprioritaskan. Jangan pemerintah kalau benar, jangan sampai pemerintah itu disetir dan dikendalikan pihak asing," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
