REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengaku tak rela apabila tempat ibadah digunakan untuk ceramah dengan unsur politik. Tempat ibadah, kata dia, seharusnya menjadi tempat yang mengajarkan perilaku yang baik, bukan berpolitik praktis untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Kalau masjid saya juga enggak rela kalau masjid digunakan untuk hal-hal yang seperti itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (27/4).

Kendati demikian, jika yang disampaikan di tempat ibadah merupakan pendidikan politik, ia tak mempermasalahkannya. Sebab, pendidikan politik bagi generasi muda dinilainya penting.

Moeldoko mengatakan, jika politik praktis dilakukan di tempat ibadah, maka justru akan menganggu. "Itu mengganggu itu kalau itu terjadi. Jadi tidak murni lagi syiar agamanya," tambah dia.

Sebelumnya, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengatakan, memberikan muatan politik di dalam pengajian adalah hal yang wajib. "Ini dalam ulang tahun Ustazah Peduli Negeri, pengajian-pengajian disisipkan politik itu harus," kata Amien di Balai Agung, Balai Kota DKI.

Dalam pesan politiknya, Amien mengatakan, saat ini elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) sebagai pejawat kian menurun. Padahal, untuk memenangkan kembali pemilihan umum (pemilu), pihak pejawat harus memiliki suara lebih dari 50 persen.

Menurut Amien, fenomena itu sebagai kesempatan yang baik. Ia mengajak para ustazah yang hadir untuk tidak menyia-nyiakan momentum tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika