REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengakui dalam institusinya muncul wacana agar fasilitas rumah dinas bagi anggota DPR diganti dengan uang tunjangan. Namun, pemberlakuan ini khusus bagi anggota yang bukan berasal dari Jakarta.

"Dalam beberapa pertemuan informal Pimpinan DPR dengan para Pimpinan fraksi maupun komisi, wacana itu berkembang," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/4).

Pria yang disapa Bamsoet itu mengatakan wacana itu akan diserahkan kepada DPR periode 2019-2024  Selain itu, dia mengatakan, wacana itu juga akan dikembalikan kepada pemerintah apakah setuju atau tidak. 

Menurut dia, pemberian tunjangan lebih efisien dan tepat sasaran dibandingkan fasilitas rumah dinas. Dia menerangkan tunjangan pengganti itu bisa digunakan untuk mengontrak rumah bagi anggota DPR yang tidak tinggal di Jakarta.

"Terkait anggaran tunjangannya berapa, belum ditentukan karena ini baru wacana. Besar atau kecilnya, disetujui atau tidak, sepenuhnya ada di pemerintah," ujarnya.

Terkait rumah dinas yang dimiliki DPR seperti di Kalibata, Bambang mengaku tidak tahu persis berapa yang belum dan sudah digunakan. Namun, menurut dia, dari pembicaraan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi, rumah dinas tersebut jarang ditinggali anggota DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika