REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya untuk mencapai predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap temuan oleh BPK, langsung ditindak lanjuti oleh Pemprov DKI.

"Jadi kita terus mendapatkan update dan per hari ini ada 10 temuan yang lagi kita tanggapi dan ada beberapa temuan tambahan. Mayoritas semuanya tentang pencatatan aset, kita klarifikasi bagaimana kita membukukan aset kita," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (24/4).

Sandi menuturkan, pencatatan aset yang dimiliki oleh Pemprov DKI merupakan hal yang sangat krusial. Bahkan, Pemprov membentuk tim khusus untuk mendata semua aset dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Alhamdulillah selama ini dari temuan-temuan tersebut, kita bisa berikan klarifikasi dan tanggapan. Memang pencatatan aset ini menjadi sangat krusial. Dan kita terjunkan tim di lantai 14 (Biro Keuangan), ada sebutannya itu beberapa peleton dari masing-masing SKPD," kata Sandi.

Dalam melakukan pembenahan terhadap pencatatan aset tersebut, tidak hanya berkoordinasi dengan pihak BPK, Pemprov juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Khususnya dalam menangani aset-aset yang menjadi sengketa.

"Tapi kita menelisik dari proses aset ini, ada beberapa aset kita yang intinya menjadi sengketa padahal aset ini sudah lama menjadi aset Pemprov DKI. Tapi karena keteledoran kita dalam pencatatan, dan dalam menjaga fisik maupun legalitas, banyak yang dipermasalahan secara hukum dan kita kalah di pengadilan," tambahnya.

Sandi berharap, aset-aset yang dimiliki oleh Pemprov dapat dijaga dengan adanya koordinasi dan pencatatan yang benar. "Karena ini aset negara, aset milik rakyat, jangan sampai kelepasan, jangan sampai hilang lagi. Jadi ini yang menjadi fokus kita ke depan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika