REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, akan terus berkomitmen membenahi Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Pemprov Jawa Barat. Menurut Gubernur Ahmad Heryawan, ke depan pemerintah daerah harus memiliki orietasi pengawasan dan penyehatan terhadap BUMD.
"Sejak 2008 kita terus melakukan pembenahan, sebagiannya sudah berhasil sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher ditemui usai Rapat Kerja Pansus I terkait LKPJ Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat 2013-2018 di Ruang Rapat Banmus Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin petang, (23/4).
"Saya kira ke depan kita harus punya orientasi BUMD. Ini harus dipantau terus dan disehatkan, dirasionalkan," ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher.
Selan itu, menurut Aher, porsi tenaga kerja di BUMD tertentu pun terlalu besar. Sehingga, menjadi beban bagi BUMD. Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat juga tidak bisa melakukan PHK karena perlu ada pembiayaan APBD. "Tadi (rapat kerja) juga mencuat ke permukaan tentang kebanyakan tenaga kerja pada BUMD-BUMD tertentu. Ini menjadi beban bagi BUMD," katanya.
Sementara menurut Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) DPRD Jabar, Gatot Cahyono, BUMD harus bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jadi, sebaiknya BUMD yang tidak efektif lebih baik digabung ataumerger. Pembenahan BUMD ini, akan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Gubernur Jabar 2018-2023.
"BUMD kita faktanya memang ada yang jalan bagus, setengah bagus, semaput. Sudah sampai ke tingkat seperti itu dan banyak juga anak perusahaannya yang tidak jalan, kata Gatot seraya menegaskan halini menjadi PR untuk Gubernur yang akan datang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika