REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengemukakan berbagai kegiatan politik di Tanah Air selayaknya dilakukan dengan sehat. Pria yang akrab disapa HNW itu meminta kegiatan politik jangan dijadikan ajang untuk menyebarkan hoaks atau berita bohong.
"Kami sebarkan bahwa politik itu riang dan sehat. Oleh karena itu, tidak perlu gontok-gontokan, fitnah-fitnahan, dan sebar hoaks," kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat (20/4).
Menurut Hidayat, kegiatan seperti fitnah dan menyebarkan hoaks bukanlah karakter PKS yang sudah hadir sebagai Parpol sekitar 2 dekade di Indonesia. Bila difitnah, kata dia, PKS akan mendoakan yang memfitnah agar mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar dalam demokrasi.
"Kedepankan kemaslahatan bagi rakyat dengan cara yang konstitusional," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai budaya merupakan salah satu nilai penting yang dapat dijadikan medium menangkal informasi bohong atau hoaks. "Budaya adalah sarana meningkatkan literasi paling jitu. Budaya memiliki sistem nilai yang paling penting," kata Rudiantara.
Rudiantara mengharapkan dengan pembentukan budaya, tingkat kemampuan masyarakat untuk memilih konten dapat ditingkatkan lagi secara signifikan. Oleh karena itu, pendekatan budaya setempat perlu dilakukan sejalan dengan harapan pemerintah meningkatkan literasi digital masyarakat.
"Pendekatannya harus melalui pendekatan budaya setempat. Ada juga pendekatan pakai petunra, pertunjukkan rakyat. Siapa pemimpinnya. Dalang. Nah, kami titipkan pesan di situ. Kalau pemerintah langsung yang bicara, masyarakat bosan," katanya lagi.
Menkominfo menuturkan bahwa sosialisasi untuk mengajak masyarakat menepis hoaks selama ini sudah dilakukan dengan beragam cara, mulai dari dakwah hingga pertunjukan rakyat. Pemerintah, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri dan diperlukan peran serta masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks yang meresahkan.
Peningkatan literasi digital bukanlah satu-satunya jalan yang dilakukan Kementerian Kominfo, kata Rudiantara, pemberian batasan akses dalam dunia siber juga menjadi salah satu tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat dari konten negatif.
Ia menyebutkan ciri-ciri hoaks, antara lain, pesan yang didahului kalimat "dari kamar sebelah", mengatasnamakan kelompok tertentu, dan diakhiri dengan ajakan untuk memviralkan. Setelah mengetahui ciri-ciri tersebut, dia mengajak masyarakat tidak mudah tertipu dengan hoaks, apalagi sampai turut menyebarkannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika