REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengharapkan adanya pengoperasian kembali jembatan timbang yang telah setahun lebih tidak berfungsi. Menurut dia, jembatan timbang perlu dioperasikan kembali untuk mengantisipasi amruknya jembatan, seperti yang terjadi pada sisi barat jembatan Babat-Widang, yang menghubungkan Lamongan dengan Tuban.
"Karena sarana mengontrol beban itu gak ada. Jembatan timbang gak ada. Usulan agar jembatan timbang untuk dihidupkan kembali, saya kira satu usul yang bagus," kata Soekarwo setelah mengikuti giat apel bersama tiga pilar di Lapangan Upacara Polda Jatim, Surabaya, Jumat (20/4).
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut juga mengusulkan agar Kementerian PUPR juga melakukan pengecekan terhadap seluruh jembatan yang ada di Indonesia. Bukan saja jembatan yang sudah lama, melainkan juga yang baru pun, menurut dia, harus dicek. Terlebih, tidak lama lagi akan memasuki musim mudik.
"Minta agar semua jembatan dicek apakah baru atau lama. Karena di Bitung saja, jembatan baru juga ambrol," ujar Pakde Karwo.
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri, juga menyayangkan mangkraknya jembatan timbang, setelah ada peralihan kewenangan dari Pemprov Jatim ke pemerintah pusat. Akibatnya, fungsi kontrol terhadap beban kendaraan banyak yang overload.
Padahal, menurut dia, kelebihan tonase sangat berpengaruh pada usia dan tingkat kemapanan jalan maupun jembatan. "Kalau tidak mampu mengelola, lebih baik dikembalikan pengelolaan jembatan timbang ke provinsi. Jika begini terus, kita yang dirugikan," ujar Heri.
Politikus Partai Nasdem ini pun melihat, selama ini jembatan timbang bukan hanya memiliki peran kontro, melainkan juga cukup bagus dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).
Pasalnya, lokasi timbang kendaraan berat ini sudah memiliki perangkat teknologi yang cukup modern. Penggunaan sistem komputerisasi sudah diterapkan oleh Pemprov Jatim. Artinya, dengan dibiarkan terbengkalai, akan mengancam kerusakan komputer yang telah dioperasikan.
Perlu diketahui, dari 19 jembatan timbang yang ada di Jatim, hanya dua dioperasikan oleh pemerintah pusat. Yakni, di Widang, Tuban, dan satu lagi di perbatasan antara Ngawi dan Solo. Ini berarti 17 jembatan timbang lainnya mangkrak tidak berfungsi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Hahib Mahdi mengatakan, dalam waktu dekat ini, akan berkunjung ke Kementriaan PUPR terkait fungsional jembatan timbang. Jika pemerintah pusat keberatan mengelolanya, Pemprov Jatim, menurut doa, siap mengambil alih.
"Tidak berfungsinya jembatan timbang banyak merugikan Pemprov Jatim. Di antaranya jalan rusak akibat melebihi tonase dan yang terbaru jembatan Widang," kata Mahdi.
Politikus PPP ini menduga, ambruknya jembatan Babat-Widang akibat tonase kendaraan yang melebihi batas ketentuan. Itulah mengapa jembatan timbang, menurut dia, perlu dioperasikan kembali. "Oleh karena itu, kalau pemerintah pusat tidak mampu, agar di kembalikan kewenangannya ke Jatim," ujar Mahdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
