REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, mengatakan isu mengembalikan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lagi relevan. Ketua KPU menilai, saat ini masyarakat lebih percaya jika Pilkada dilaksanakan secara langsung.
"Tak ada alasan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Nyatanya proses Pemilu oleh KPU semakin baik dan rakyat lebih percaya," kata Arief saat diskusi publik di MMD Initiatif di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (19/4).
Arief menyebutkan membaiknya proses Pemilu yang dilakukan KPU terasa seiring berjalannya waktu. Peran KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas kata dia semakin diperkuat oleh Undang-Undang. KPU juga telah berusaha transparan di setiap tahapan.
Mulai dari pendaftaran, terbuka untuk akses data pemilih sampai transparan mengenai hasil pencoblosan. Bila ada kecurigaan penyelenggara melanggar dengan memainkan data menurut Arief tak lagi cocok karena siapapun bisa mengakses data pemilih dan data hasil Pemilu kapanpun melalui website KPU.
Kemudian untuk menekan biaya besar yang harus dikeluarkan para calon dan partai dalam kampanye lanjut Arief KPU sudah mengatur dana untuk kampanye dibatasi dan juga beberapa penyediaan alat peraga kampanye dilakukan oleh KPU menggunakan uang negara.
"Penyelenggara sudah bikin agr biaya murah. Biaya ditanggung penyelenggara. KPU berupaya buat pilkada makin kredibel akuntabel. Bisa diakses publik. Tak ada lagi alasan anggaran tertutup tak bisa terkontrol," ujarnya.
Mengenai politik uang di mana dikhawatirkan maraknya para calon menyogok rakyat menurut Arief juga mulai berkurang. Sebab para calon dan partai sekarang yang takut membagi-bagi uang kepada rakyat karena tidak ada jaminan untuk dipilih walau sudah bagi-bagi uang. Lain halnya bila calon memberikan uang kepada anggota dewan bila Pilkada melalui DPRD, bisa jadi ada jaminan calon akan dipilih oleh yang menerima uang.
Isu pengembalian Pilkada melalui DPRD kembali bergulir dari Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut adanya usulan dari KPK agar Pilkada tak lagi dengan cara langsung oleh rakyat. Menurutnya, usulan agar pilkada melalui DPRD berdasarkan realitas yang temuinya di daerah, yaitu pilkada langsung membutuhkan biaya tinggi. Ia menuturkan KPK pun prihatin indeks persepsi korupsi belum menunjukkan perbaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika