REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjadi negara dengan lokalisasi paling banyak yaitu 168 titik, Kementerian Sosial (Kemensos) mengharapkan bisa menutup seluruh tempat pelacuran. Targetnya pada 2019 seluruh lokalisasi bisa hilang.
Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial Kemensos Sonny Manalu mengatakan, sejak 2013 lalu sebanyak 168 lokalisasi berdiri di 24 provinsi dan 76 kabupaten atau kota. Ironisnya dari beberapa sumber yang Kemensos himpun, kata dia, ternyata di dunia Indonesia adalah negara yang paling banyak jumlah lokalisasinya. Tercatat jumlah wanita penghuni lokalisasi mencapai 40 ribu orang.
"Sehingga berangkat dari keprihatinan itu maka Menteri Sosial saat itu Salim Segaf Al-Jufri pada 2013 memerintahkan diselenggarakan workshop di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) dan hasil workshop itu dimulai gerakan pendekatan-pendekatan kemanusiaan dalam rangka menutup lokalisasi di seluruh Indonesia," ujarnya, saat membuka Rapat Koordinasi Penanganan Prostitusi dan Supporting Penutupan Lokalisasi, di Jakarta, Kamis (19/4).
Ia menambahkan, sejak saat itu pemerintah daerah didorong menutup lokalisasi dan Kemensos mendukung penutupan. Hingga hari ini dari 54 lokalisasi di Jatim semua sudah tak beroperasi.
Ia menyebutkan, total lokalisasi yang berhasil ditutup jumlahnya 122 tempat, diantaranya 54 lokalisasi dari Jatim, kedua Kalimantan Timur, ketiga terbesar di Jawa Barat. Sedangkan sisa lokalisasi yang masih beroperasi yaitu sebanyak 43 lokalisasi masih beroperasi.
Karena belum ditutup, kata dia, maka bupati atau wali kota yang wilayahnya ada lokalisasi tersebut diundang ke tempat ini oleh Menteri Sosial Idrus Marham untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah menutup lokalisasi. Pada kesempatan yang sama Idrus menambahkan, keberadaan lokalisasi ini sudah nyata-nyata memberikan pengaruh pada masa depan anak-anak Indonesia. Belum lagi fakta perdagangan manusia, hingga perbudakan para wanita tuna susila (WTS). Karena itu, ia bersyukur para bupati/wali kota yang wilayahnya memiliki tempat prostitusi sudah berkomitmen mengatasinya dengan berada di diskusi hari ini.
"Tinggal bicara caranya, kami harapkan 2019 nanti Insya Allah 43 lokalisasi prostitusi yang tersisa bisa diatasi semua. Tinggal bicara caranya," katanya.
Ia menegaskan, Kemensos akan mendampingi langkah-langkah penutupan ini. Setelah pertemuan Kemensos akan melakukan rapat koordinasi mengundang berbagai kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kementerian Kesehatan.
Kalau penutupan tempat prostitusi yang tersisa tidak bisa dengan kesadaran sendiri, pemerintah tidak segan-segan menggunakan instrumen aturan dan instrumen kekuasaan. Selain itu, Kemensos menggandeng pihak kepolisian dan penegak hukum untuk menutup lokalisasi prostitusi secara permanen. "Kami pastikan mengambil langkah-langkah dalam rangka penegakan hukum," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
