REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Hampir satu tahun pascapeluncuran, pengoperasian mesin parkir milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Perhubungan, tidak berjalan. Karena itu, Pemkot Bandung akan segera mengevaluasi keberadaan mesin parkir tersebut.
Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bandung Muhamad Solihin mengakui selama ini mesin parkir tidak berjalan efektif untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). "Mesin parkir harus bertahap dievaluasi," ucap Solihin setelah mengikuti upacara pengibaran bendera negara Konferensi Asia Afrika (KAA) di Museum KAA, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (18/4).
Solihin mengaku sudah menugaskan Dishub Kota Bandung untuk melaksanakan evaluasi. Namun, ia mengakui laporannya hingga kini masih belum lengkap.
Meski sudah disebar di ratusan titik, Solihin mengakui penarikan retribusi melalui mesin parkir masih belum optimal. Bahkan, kebanyakan masih menggunakan sistem penarikan manual melalui juru parkir. Imbasnya pemkot kehilangan banyak potensi parkir.
Padahal, menurut dia, potensi retribusi parkir di Kota Bandung sangat besar, terutama saat akhir pekan, saat Kota Kembang banyak menjadi tujuan wisatawan. Namun, pendapatan pada 2017 lalu pun jauh dari target yang ditetapkan.
"Dari target pemerintah tahun 2017 antara target dengan realisasi itu defiasinya cukup besar sehingga ini harus menjadi PR (pekerjaan rumah) bersama, terutama Pemkot Bandung, jangan sampai lost parkirnya sebesar 2017. Saya ingin 2018 ini bisa mencapai target dari retribusi parkir yang sudah ditetapkan pemerintah Kota Bandung," tuturnya.
Ia menyayangkan, mesin parkir yang dibeli dengan dana APBD justru tidak bisa memberikan pendapatan yang lebih baik bagi Kota Bandung. "Saya ingin apa yang sudah kita keluarkan, kalau hitung-hitungan dagang, biayanya harus baliknya harus lebih besar. Karena itu kan melalui perencanaan, menetapkan sesuatu sekian berdasarkan perencanaan yang matang," ujarnya.
Selama menjabat sebagai pemimpin sementara, Solihin ingin membuat kemajuan bagi Kota Bandung, termasuk meningkatnya pendapatan daerah. Sebab, PAD merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan.
Tak hanya pendapatan dari retribusi parkir, ia pun menyoroti pendapatan daerah dari pajak reklame. Sebab, realisasi pajak reklame juga jauh dari target yang ditetapkan.
"Justru itu saya mempertanyakan ini targetnya terlalu tinggi atau pendapatannya terlalu rendah. Nah, itu kan harus dipertanggungjawabkan," ucap dia.
Dalam waktu yang terbatas tersebut, Solihin ingin membuat Kota Bandung bisa mencapai target pendapatan dan pembangunan yang sudah ditetapkan, terutama, dengan baik.
Ia juga mengimbau aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bandung bekerja optimal demi pelayanan masyarakat dan pembangunan. Apalagi para ASN sudah diberikan gaji dan tunjangan yang cukup besar untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
