Rabu 18 Apr 2018 01:00 WIB

Sandiaga: Rumah DP Nol Rupiah Mulai Dijual Akhir April

Pemprov DKI menyiapkan peraturan gubernur skema pembiayaan rumah tanpa DP.

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Nur Aini
Pekerja menyelesaikan pembangunan contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (26/2).
Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Pekerja menyelesaikan pembangunan contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (26/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut rumah dengan uang muka atau DP nol rupiah akan mulai dijual akhir bulan April atau paling lambat awal Mei. Saat ini, Sandi menyebut pemprov sedang menyiapkan peraturan gubernur (pergub) terkait skema pembiayaannya.

"Satu sampai dua minggu ini kita akan melengkapi dengan pergub tentang pembiayaannya. Dan insya Allah penjualannya bisa di-launching akhir bulan April atau awal bulan Mei," ujar dia di Jakarta, Selasa (17/4).

Pergub terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam penyelenggaraan program rumah DP nol rupiah telah diteken Anies Baswedan. Pembentukan UPT berarti menandai dimulainya penjualan rumah DP nol sebagai penunaian janji kampanye Anies-Sandi.

"Alhamdulillah, kita ucapkan syukur UPT-nya sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur (Anies). Sekarang kita akan mengisi SDM (sumber daya manusia)-nya," kata Sandi.

Namun, UPT ini tak akan bisa melakukan apa-apa tanpa ada aturan pendukung dalam merealisasikan penjualan rumah DP nol. Sandi mengatakan, aturan baru terkait penjualan rumah DP nol memang harus dibuat. Hal tersebut perlu diatur tersendiri sebagai payung hukum terkait skema pembiayaannya.

Terkait skema pembiayaan, Sandi mengatakan pernah menyatakan akan mencontoh skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) milik pemerintah pusat. Ia menyebut skema FLPP akan diadopsi untuk memastikan penerima DP nol rupiah mendapat paket yang sama.

Namun, untuk skema pembiayaan rumah DP nol rupiah yang akan dituangkan dalam pergub baru nanti, Sandi belum mengungkapkan detail. Dia hanya mengklaim bahwa pos anggatan untuk pembiayaan program ini ada dalam APBD.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement