REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menambah zona verifikasi daerah terdampak ceceran minyak Teluk Balikpapan. Kabupaten PPU sebelumnya berada di zona verifikasi 4 yang hanya melingkupi Kecamatan Penajam. Sementara 3 zona lainnya berada di wilayah Kota Balikpapan.
"Berdasarkan masukan dari dinas terkait, akhirnya diputuskan untuk menambah zona 5 yang terdiri dari beberapa wilayah tambahan di Kecamatan Penajam dan penambahan Kecamatan Sepaku yang sebelumnya belum masuk ke daftar verifikasi," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, usai melakukan pembahasan grand strategy penanganan ceceran minyak Teluk Balikpapan, Jumat (13/4).
Diskusi dipimpin langsung oleh Bupati PPU Yusran Aspar dan dihadiri perwakilan Pertamina.
Lebih lanjut ia mengatakan, dari hasil diskusi juga didapati grand strategy yang dicanangkan terdiri dari tiga tahapan. Pertama adalah verifikasi kondisi awal, dilanjutkan dengan strategi pembersihan dan kemudian dilakukan kembali verifikasi pasca pembersihan.
Dalam bertugas, tim akan menggunakan score card yang nantinya akan ditandatangai apabila telah disepakati oleh semua anggota tim. Beberapa aspek yang ditinjau adalah pengamatan secara visual, persentase kebersihan dan dilengkapi dengan kolom tindak lanjut.
Tohar menyatakan siap memberikan dukungan kepada Pertamina guna mempercepat pemulihan pasca ceceran minyak.
"Bahkan, pihak pemerintah Kabupaten PPU telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari beberapa elemen terkait di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan hingga para Lurah dari daerah terdampak," kata dia.
Secara garis besar, tim yang dibentuk terdiri dari dua bidang yakni tim penanggulangan bidang perikanan yang bertugas untuk mengidentifikasi masayarakt terdampak di usaha perikanan (tambak, keramba apung, nelayan) dan tim penanggulangan bidang lingkungan yang bertugas mengidentifikasi usaha masyarakat bidang lingkungan maupun ekologi yang terdampak.
"Harapan saya tim verifikasi dari Pertamina bersama-sama dengan tim yang telah kami bentuk dapat segera terjun ke lapangan," ujar Tohar.
Manager HSE Refinery Pertamina, J. Prihartanto, menyatakan, salah satu tujuan diadakannya diskusi ini adalah untuk kembali memetakan sebaran daerah terdampak ceceran yang mungkin belum termonitor oleh pihak Pertamina. Dengan demikian, grand strategy yang dijalankan dapat langsung menyentuh seluruh wilayah terdampak di Kabupaten PPU.
"ini merupakan wujud komitmen kami terhadap penyelesaian ceceran minyak. Dukungan pemerintah daerah menjadi hal yang penting salah satunya untuk memetakan daerah terdampak," ujar Prihartanto.
Di sisi lain Bupati PPU menyampaikan harapannya agar upaya Pertamina dalam menanggulangi permasalahan ini dapat dibarengi pula dengan implementasi program CSR khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
