Kamis 12 Apr 2018 13:46 WIB

Khofifah Jadi Cagub Jatim dengan Jumlah Harta Terbesar

Hari ini KPU mengumumkan LHKPN para cagub dan cawagub Jatim.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Andri Saubani
Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan ceramah kepada warga saat Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di TQN PP Suryalaya Jalan Benteng, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (8/4).
Foto: Antara/Didik Suhartono
Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan ceramah kepada warga saat Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di TQN PP Suryalaya Jalan Benteng, Surabaya, Jawa Timur, Ahad (8/4).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur membacakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari para cagub-cawagub yang berkontestasi pada Pilgub Jatim 2018. Laporan dibacakan pada acara Deklarasi LHKPN calon kepala daerah se-Jawa Timur yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/4).

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito saat membacakan LHKPN mengungkapkan, calon gubernur Jatim nomor urut satu, Khofifah Indar Parawansa menjadi cagub terkaya yang berkontestasi pada Pilgib Jatim 2018. Di mana, total harta kekayaan Khofifah yang dilaporkan hampir mencapai Rp 24 miliar.

"Total kekayaan Khififah Indar Parawansa yang dilaporkan sebesar Rp 23.552.699.762," kata Eko di hadapan calon kepala daerah se-Jatim.

Kemudian, pemilik harta kekayaan tertinggi kedua adalah calon gubernur nomor urut dua, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Harta kekayaan Gus Ipul menembus angka Rp 17.598.885.769.

Selanjutnya, harta kekayaan calon wakil gubernur Jawa Timur sesuai LHKPN berada di bawah para kandidat cagub Jatim. Kekayaan cawagub Jatim nomor urut satu, Emil Elestianto Dardak kekayaannya berda di angka Rp 8.254.061.908.

Sementara, kekayaan calon wakil gubernur nomor urut dua, Puti Guntur Soekarno menjadi yang paling sedikit di antara calon kepala daerah lainnya yang berkompetisi pada Pilgub Jatim 2018. Harta kekayaan Puti sesuai LHKPN hanya Rp 1.865.423.077.

Pada acara yang sama juga digelar pembekalan antikorupsi bagi calon kepala daerah se-Jatim yang berkontestasi pada Pilkada Serentak 2018. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam sambutannya mengungkapkan, acara tersebut digelar demi terlahirnya kepala daerah yang anti korupsi dan berintegritas.

Acara tersebut diselenggarakan juga untuk mengingatkan pihak terkait, agar bisa memberi pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menerima sesuatu dari calon pemimpinnya. "Ini harusnya dilakukan oleh kita semuanya, termasuk polisi dan jaksa. Perlu dijelaskan ke masyarakat jangan mau menerima sesuatu dari para calon kepala daerah untuk memilih mereka," kata Basaria.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement