Rabu 11 Apr 2018 08:09 WIB

Saat Demokrat Bantah Bergabung ke Jokowi

Deklarasi untuk pencapresan Prabowo akan ditentukan dalam rakornas Gerindra.

Ribuan kader Partai Demokrat memenuhi acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (10/3). Rapimnas akan digelar sampai Ahad (11/3) esok.
Foto: Fauziah Mursid
Ribuan kader Partai Demokrat memenuhi acara rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (10/3). Rapimnas akan digelar sampai Ahad (11/3) esok.

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Febrianto Adi Saputro

JAKARTA – Partai Demokrat membantah akan bergabung dengan koalisi partai politik (parpol) pendukung Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pejawat 2019. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menegaskan, Demokrat sampai saat ini belum menentukan sikap soal arah koalisi. Demokrat menilai keputusan tersebut masih jauh dan tidak ingin melandaskan pada emosi.

“Tetapi, kita ingin memastikan bahwa keputusan kami nanti secara hitung-hitungan itu tepat dan timing-nya juga tepat," ujar dia, Selasa (10/4).

Bagi Didik, terlalu dini jika Demokrat telah menentukan sikap terkait arah koalisi di pemilihan presiden (pilpres) 2019. Apalagi, waktu yang ada saat ini masih cukup panjang bagi parpolnya untuk menimbang-nimbang keputusan yang paling tepat.

Didik melanjutkan, Demokrat juga memperhatikan aspek waktu dan momentum dalam membuat perhitungan demi menghasilkan keputusan yang matang. “Menjelang Agustus atau pendaftaran, sikap Demokrat baru akan kami ambil," katanya.

Sebelumnya, Romahurmuziy mengungkapkan, berdasarkan sumber terpercaya, akan ada dua parpol yang bergabung ke koalisi Jokowi pada bulan ini. Dua partai tersebut, kata dia, sudah mengadakan pembicaraan serius dengan Jokowi belum lama ini.

Bahkan, Romy, sapaannya, membeberkan bahwa besar kemungkinan akan ada semacam deklarasi dukungan dari salah satu atau kedua partai tersebut dalam waktu dekat. Namun, dukungan salah satu partai masih bersyarat, yaitu Jokowi harus mengambil kadernya sebagai calon wakil presiden.

Berbeda dengan Demokrat, seusai menerima kedatangan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengisyaratkan akan kembali melanjutkan koalisi. Cak Imin, begitu dia akrab disapa, berharap partainya dapat terus menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo, termasuk pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Cak Imin mengatakan, PKB dan PDIP sudah punya kaitan emosi yang sangat lama. Dia pun menyatakan, PKB dan PDIP sudah mendukung Joko Widodo sejak Pemilu 2014.

“Chemistry udah nyambung sejak lama. Pak Hasto juga beri dukungan dan harapan semoga koalisi ini berlanjut," kata Cak Imin.

Menurut Cak Imin, silaturahim antara PKB dan PDIP menjadi bagian dari upaya terus menguatkan peran-peran partai politik (parpol) bagi bangsa dan negara. Harapan dari PKB dan PDIP seusai pertemuan Hasto dan Cak Imin yakni sama-sama ingin pemerintahan yang lebih produktif.

Saat dikonfirmasi, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan belum membuat keputusan terkait arah koalisi untuk menghadapi pilpres 2019. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, keputusan terkait pemberian dukungan ini baru dibuat saat partai menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas).

Eddy menegaskan, bila ada berita yang isinya klaim terhadap suatu hal maka pernyataan tersebut tidak didasarkan pada fakta. Sebab, keputusan baru akan disampaikan saat di rakernas. "Jadi, kalau ada berita simpang siur saling mengklaim ini, klaim itu, semuanya pernyataan yang tidak faktual karena semua keputusan baru disampaikan pada saat rakernas," ujar dia.

Eddy mengungkapkan, PAN juga masih membuka komunikasi yang seluas-luasnya dengan semua pihak, baik partai maupun kandidat. "Kita pokoknya sekarang buka komunikasi seluas-luasnya," ujar dia lagi.

Deklarasi Prabowo

Terkait deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pilpres 2019, Partai Gerindra dijadwalkan akan menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Padepokan Garuda Yaksa, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/4).

"Agenda besok Partai Gerindra akan memberikan mandat kepada Pak Prabowo (sebagai capres)," ujar Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade.

Andre menjelaskan, maksud pemberian mandat tersebut dilakukan agar Prabowo bisa langsung melangsungkan safari politik ke pihak-pihak yang dianggap mampu mendulang perolehan dukungan. "Sehingga Pak Prabowo bisa berkomunikasi dengan parpol koalisi lalu juga Pak Prabowo juga bisa keliling masyarakat, juga bertemu tokoh masyarakat, ulama, habib, dan kiai untuk minta dukungannya," katanya.

Andre menambahkan, rakornas besok rencananya akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB pagi hingga jam 22.00 WIB dan dihadiri oleh kader Partai Gerindra dari seluruh Indonesia. Saat dikonfirmasi, Andre menyatakan, tidak ada partai koalisi yang hadir sebab agenda tersebut adalah agenda internal.

"Besok baru Partai Gerindra mendeklarasikan Pak Prabowo kalau Pak Prabowo nanti, tunggu waktunya dengan bersama cawapresnya," ujarnya.

(febrian fachri/umar mukhtar, Pengolah: nashih nashrulah).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement