REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah telah menetapkan 100 kabupaten untuk mendapatkan prioritas penanganan stunting. Moeldoko mengungkapkan, dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendeklarasikan program nasional anti-stunting.
"Prioritas awal di 100 kabupaten," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, di Jakarta, Selasa (4/10).
Hal ini karena Indonesia masih ditetapkan sebagai salah satu negara dengan status gizi buruk oleh WHO, dimana tercatat, 7,8 juta dari 23 juta balita menderita stunting atau gangguan pertumbuhan yang menyebabkan kekerdilan. Oleh karena itu, kata Moeldoko, dibutuhkan komitmen kuat pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia.
Dia mengungkapakan dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan mendeklarasikan program nasional anti stunting. "Presiden akan mendeklarasikan menjadi program nasional. Nantinya para menteri akan turun ke posyandu-posyandu untuk ikut menggerakkan. Dalam bulan ini harus sudah mulai," jelasnya.
Diungkapkan, kasus-kasus stunting tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah pelosok, bahkan di Pulau Jawa pun, angka stunting masih tergolong tinggi. Menurutnya, isu stunting masih menjadi perhatian internasional.
Oleh karena itu, pemerintah berharap pengentasan stunting harus dilakukan secara serius. Bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat semata, namun juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mengakui bahwa kasus stunting yang terjadi di Indonesia adalah masalah yang harus diselesaikan bersama sehingga semua pihak harus ikut serta dalam menangani kasus ini.
Pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan dalam menanganinya karena tanpa keinginan yang kuat dari pemerintah daerah sulit menurunkan angka stunting. Setidaknya, pemerintah daerah harus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat di daerahnya untuk menjaga kebersihan dan memberikan asupan yang bergizi ketika mengandung.
Karena dari berbagai data yang ada, besarnya angka stunting di Indonesia karena faktor kebiasaan masyarakat yang tidak mengetahui makanan bergizi. "Yang dimakan waktu mengandung itu makanan keripik, jajanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak jelas," katanya.
Kendati begitu, Dede mengakui penanganan kasus stunting cukup baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terbukti angka stanting mengalami kemajuan yang signifikan. "Angka stunting dari 32 persen turun menjadi 27 persen, mudah-mudahan bisa turun lagi," harapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika