Sukuk dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

Dalam beberapa tahun anggaran terakhir, Sukuk Negara menyumbang sekitar 25-30 persen dari total penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka membiayai defisit APBN. Saat ini, outstanding Sukuk Negara mencapai Rp 580 triliun atau sekitar 15 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan Sukuk Negara sebagai diversifikasi sumber-sumber pembiayaan APBN berguna untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai proyek-proyek pemerintah. Sukuk Negara telah memainkan peran penting dalam mencapai agenda SDGs Indonesia, baik dalam kerangka sumber pembiayaan, inklusi keuangan, maupun pendalaman pasar keuangan domestik.

Melalui seri project based sukuk (PBS), Sukuk Negara telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pada berbagai kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Agama.

Pada Kementerian Perhubungan, Sukuk Negara membiayai proyek-proyek pembangunan jalur kereta api di berbagai lokasi. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sukuk Negara membiayai pembangunan jalan dan jembatan serta proyek pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan drainase, bendungan, embung, dan penyediaan air tanah dan air baku di berbagai provinsi.

Pada Kementerian Agama, Sukuk Negara membiayai revitalisasi dan pengembangan asrama haji, pembangunan balai nikah dan manasik haji, serta pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi di berbagai lokasi.

Untuk memperluas basis investor dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan instrumen investasi berbasis syariah, pemerintah menerbitkan instrumen Sukuk Negara Ritel secara reguler sejak 2009. Instrumen ini menjadi sarana inklusi keuangan yang sangat efektif.

Sukuk Negara Ritel yang ditujukan untuk investor individu warga negara Indonesia ini membantu upaya pemerintah dalam transformasi masyarakat dari saving oriented society menjadi investment oriented society.

Pada periode 2009-2018, telah diterbitkan 10 seri Sukuk Negara Ritel sebesar Rp 144,7 triliun yang dibeli oleh 243.364 investor individu dari seluruh pelosok negeri. Investor individu ini memiliki berbagai latar belakang profesional: pelajar, pensiunan, pengusaha, pegawai negeri, serta ibu rumah tangga.

Di pasar keuangan internasional, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Negara dalam mata uang dolar AS dan dikenal sebagai trend-setter melalui berbagai inovasi. Inovasi terakhir yang dilakukan adalah penerbitan green/sukuk sebesar 1,25 miliar dolar AS pada Februari 2018 yang merupakan penerbitan green sukuk pertama oleh pemerintah negara (sovereign) di dunia.

Hasil penerbitan green sukuk ini digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek hijau pada lima sektor, yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga.

Dengan demikian, penerbitan green sukuk ikut memecahkan masalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia yang sejalan dengan SDGs dan, yang paling penting, instrumen utang dalam bentuk sukuk berguna untuk melindungi rakyat Indonesia dari perubahan iklim maupun sebagai instrumen investasi yang aman.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa implementasi SDGs yang efektif membutuhkan kemitraan inklusif dan pembiayaan inovatif. Sebagai leading player pada pasar sukuk global, Indonesia siap membagikan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan pasar sukuk kepada negara-negara sahabat, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengembangkan pasar keuangan syariah di Tanah Air, tidak saja pasar sukuk, tetapi juga sektor keuangan yang lain.