REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PKB tidak akan mengusung calon wakil presiden yang bukan berasal dari internal partainya. Mereka tetap menginginkan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar menjadi pendamping Joko Widodo.
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan PKB akan memperjuangkan ketua umumnya untuk berpasangan dengan Joko Widodo.
Karena itu, Cucun mengatakan PKB tidak akan mendukung atau pun mengusung calon yang bukan berasal dari internal partainya. Menurut dia, semua partai mungkin mendukung calon yang bukan merupakan ketua umum partainya sendiri.
"PKB memiliki ketua umum partai sediri, untuk apa dukung yang lain. Semua kader sudah kuat agar Cak Imin (Muhaimin Iskandar) jadi cawapres Jokowi," kata Cucun, menanggapi kemungkinan mereka mengusulkan Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi, Ahad (8/4).
Anggota DPR RI Komisi IV ini mengatakan, PKB merupakan partai politik yang memiliki basis ideologi dan struktur yang organik seperti Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga NU punya basis suara yang diperhitungkan.
Bahkan, Cucun berspekulasi jika capres tidak melibatkan NU maka tidak memiliki kekuatan suara dalam pemilu. Karena itulah, ia mengatakan jika basis NU tidak bisa dianggap enteng.
Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat ini mengatakan, elektabilitas seorang calon didukung pula oleh sisi elektoralnya. Karenanya, seorang calon akan diperhitungkan dari sisi modal elektoral, dari struktur organik.
Kalau pun calon independen itu memiliki electoral person yang cukup baik, tapi ia tidak memiliki mesin yang menggerakkannya. Ini berbeda dengan ketua umum partai. Sekalipun electoral person-nya kecil, namun ia punya mesin partai.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebelumnya Kamis (5/4) mengunjungi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD di kantornya di Jakarta. Dalam kunjungannya, PSI salah satunya membahas soal dorongan agar Mahfud MD ikut masuk dalam bursa cawapres Jokowi.
Terkait ini, Cucun justru mempertanyakan sejauh mana hak menentukan yang dimiliki PSI. Sebagai partai baru, ia mengatakan, PSI bukanlah partai di parlemen yang mendapatkan 20 persen kursi pada pemilu 2014.
"Jangan terlalu jauh mengintervensi Pak Jokowi. Harus tahu diri, siapa yang dulu berkeringat perjuangkan Jokowi-Jusuf Kalla jadi presiden. Saat ini, sebaiknya PSI tidak terlalu jauh berbicara tentang kabinet," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika