Sementara, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid mengatakan Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin memang tidak pernah memerintahkan untuk mencabut pengaduan masyarakat terkait kasus puisi Sukmawati tersebut. Namun, ia mengatakan, Kiai Ma'ruf hanya berharap atau mengimbau jika mungkin tidak perlu melanjutkan proses hukum atas kasus itu. Melainkan, dicarikan solusi yang lebih maslahat, baik itu melalui musyawarah maupun dialog. Hal itu, menurut dia, demi menjaga persatuan dan kedamaian, serta agar tidak menimbulkan huru-hara dan konflik.
Zainut mengatakan, Sukmawati sudah memberikan klarifikasi terkait puisi yang dibacakannya. Karena ada beberapa diksi atau pilihan kata yang menimbulkan kontroversi dan multi interpretasi di masyarakat.
Sukmawati Soekarnoputri (kiri) bertemu dengan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas (kanan) saat akan melakukan pertemuan di Kantor MUI, Jakarta (5/4).
Kepada MUI, Sukmawati mengatakan ia tidak memiliki sedikit pun niat untuk menghina atau menistakan agama Islam. Zainut mengatakan, Sukmawati menyampaikan sebagai seorang budayawan dan seniman, yang tidak hanya mewakili dirinya, melainkan juga masyarakat non-Muslim dan yang lain yang memang mereka tidak secara utuh memahami syariat Islam. Menurut Zainut, Sukmawati juga mengakui penyesalannya secara lahir batin dan meminta maaf.
Ia mengatakan, MUI mempersilakan proses hukum jika itu yang dikehendaki oleh pihak pelapor. Namun, menurut dia, MUI mengimbau agar masalah terkait puisi Sukmawati bisa diselesaikan dengan musyawarah.
Ia mengajak masyarakat untuk mengedepankan semangat tabayun demi menjaga kemaslahatan. Apalagi, kata dia, negara ini akan menghadapi agenda besar di tahun politik, yakni pemilihan umum. Jika kegaduhan terus timbul, ia mengatakan, hal itu akan mengganggu agenda nasional. Zainut menambahkan, Kiai Ma'ruf tidak memiliki kepentingan pribadi atas kasus Sukmawati tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
