REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR memutuskan menunda perubahan posisi (reposisi) pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPR Fraksi Partai Hanura. Reposisi Partai Hanura itu ditandangani oleh Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Herry Lontung Siregar.
Pimpinan DPR RI mengambil keputusan tersebut dalam rapat pimpinan pada Senin (2/4). Alasannya, adanya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta perkara sengketa kepengurusan Partai Hanura nomor 24/G/2018/PTUN-JKT.
Putusan sela tersebut memerintahkan penundaan pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) No. M.HH-01.AH.1 kepengurusan kubu Manhattan. Ketua DPP Partai Hanura kubu Oso Inas Nasrullah Zubir mengatakan reposisi fraksi dan AKD belum diproses pimpinan DPR.
Kendati demikian demikian, bukan berarti ditolak oleh pimpinan. "Bukan penolakan. Jadi untuk sementara ditunda bukan penolakan, ditunda bisa seminggu atau dua minggu, bisa sebulan, tunggu aja," ujar Inas saat dihubungi Rabu (4/4).
Ia juga membenarkan itu lantaran adanya putusan sela dari PTUN Jakarta. Menurut Inas, partainya juga enggan terlalu mempersoalkan lebih lanjut dan memilih menunggu putusan inkrah PTUN.
"Kami nggak mau ribut karena ini dinamika saja, jadi kami diskusikan baik-baik, tunggu aja dulu, setau saya pengadilan nggak lama ya karena dikit lagi pendaftaran caleg, jadi nggak akan lama," kata Inas yang dalam reposisi diusulkan menjadi Ketua Fraksi menggantikan Nurdin Tampubolon.
Dari Hanura kubu Ketua Umum Daryatmo, Nurdin meminta semua pihak agar menaaati hukum. Sebab, putusan sela PTUN Jakarta telah memerintahkan menunda pemberlakukan kepengurusan Hanura baru.
Nurdin juga menegaskan, penundaan reposisi tidak berarti membuat pihaknya senang lantaran dianggap menolak reposisi tersebut. "Artinya tidak ada yang menolak dan mendorong. Kami harus taat hukum," kata Nurdin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/4).
Menurut Nurdin, pada dasarnya Hanura adalah satu keluarga. Terlebih saat ini kedua kubu Partai tersebut juga tengah mengusahakan islah.
"Kami yakin dari Hanura pasti kita mencapai suatu titik yang baik dan islah berjalan secara normal dan standar dan kami sangat yakin bahwa hal ni tidak akan lama lagi kita selesaikan bersama," kata Nurdin.
Sebelumnya reposisi Partai Hanura dilakukan kubu Oso pada akhir Februari lalu. Sekretaris Jenderal Partai Hanura Herry Lontung mengungkapkan rotasi bagian dari penyegaran anggota Fraksi Hanura di DPR.
Ia membantah rotasi dilakukan untuk menyingkirkan anggota fraksi Hanura loyalis kubu Ambhara atau Sarifuddin Sudding. Hal ini karena nama-nama yang diganti kebanyakan berasal dari kubu Ambhara.
Nama-nama pengurus fraksi yang merupakan loyalis kubu Ambhara seperti Nurdin Tampubolon, Dossy Iskandar Prasetyo, Dadang Rusdiana, Sarifuddin Sudding diganti. Nurdin Tampubolon diketahui digeser dari ketua Fraksi Hanura di DPR digantikan Inas Nasrullah Zubir
Djoni Rolindrawan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR menggantikan Dossy Iskandar Prasetyo. Fauzih H Amro ditetapkan sebagai Sekretaris Fraksi Partai Hanura menggantikan Dadang Rusdiana.
Gede Syamsul Mujahidin ditetapkan sebagai Wakil Sekretaris Fraksi Partai Hanura menggantikan Fauzih H Amro. Samsudin Siregar ditetapkan sebagai Bendahara Fraksi menggantikan Djoni Rolindrawan.
Mohammad Arief Suditomo yang ditetapkan sebagai Wakil Bendahara Graksi Partai Hanura. Sementara di MPR, nama Sarifuddin Sudding dicopot dari Ketua Fraksi Hanura di MPR dan digantikan Djoni Rolindrawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika