Rabu 04 Apr 2018 16:00 WIB

Bamsoet Ingin Listrik dan Internet Lancar di Selama UNBK

Gangguan itu terjadi di sejumlah wilayah antara lain Papua, serta beberapa daerah NTB

Siswa SMKN 1 Katapang, Kabupaten Bandung akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (2/4). Penyelenggaraan UNBK di SMKN 1 tersebut diklaim berjalan lancar.
Foto: Republika/Fauzi Ridwan
Siswa SMKN 1 Katapang, Kabupaten Bandung akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (2/4). Penyelenggaraan UNBK di SMKN 1 tersebut diklaim berjalan lancar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah segera memberesi persoalan kekurangan daya listrik dan terganggunya jaringan internet selama pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang telah dimulai sejak 2 April 2018. Gangguan itu terjadi di sejumlah wilayah antara lain Papua, serta beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Bima, Dompu dan Lombok Utara.

Bambang menyatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus segera turun tangan mengatasi persoalan itu. “Tangani permasalahan itu secara menyeluruh dengan mendistribusikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan UNBK,” ujarnya, Rabu (4/4).

panggilan Bamsoet itu menambahkan, Guna mengatasi persoalan energi listrik maka Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN hendaknya memastikan ketersediaan pasokan setrum  di sekolah-sekolah selama pelaksanaan UNBK. “Terutama di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar,” sebutnya.

Bamsoet juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera bertindak mengatasi gangguan internet dalam pelaksanaan UNBK. Dia mengharapkan Kemenkominfo mendorong operator seluler membangun dan menyediakan base transceiver station (BTS) di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, Kemendikbud perlu segera menjalin koordinasi dengan kementerian lain agar persoalan serupa tak berulang. Antara lain dengan menggandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, KemenESDM, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Ini demi mempercepat penguatan pendidikan di daerah 3T terutama dalam hal ketersediaan guru, infrastruktur, serta dan sarana dan prasarana pendidikan lainnya,” cetusnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement