REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Potensi wisata dan kondisi di Kepulauan Seribu menjadi salah satu hal yang banyak disorot fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI. Dalam rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), beberapa fraksi menyampaikan kritik dan masukan tentang wilayah tersebut.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)-Demokrat memberikan masukan tentang peningkatan infrasruktur di Kepulauan Seribu, baik dalam bentuk pelabuhan, jalan, maupun listrik. Ini dirasa penting untuk menunjang Kepulauan Seribu agar bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata berkelas internasional.
Fraksi PAN-Demokrat juga mengusulkan perlunya satu kursi DPRD khusus untuk Kepulauan Seribu. "Guna merealisasikan usulan ini, Pemprov DKI Jakarta harus mengusulkan dalam Revisi UU No 29/2007 yang saat ini sedang dibahas," ujar Ketua Fraksi PAN-Demokrat Taufiqurrahman di Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (2/4).
Fraksi yang juga memberikan perhatian kepada Kepulauan Seribu yakni Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Nasdem mengatakan pembangunan di Kepulauan Seribu belum dilaksanakan secara maksimal.
"Potensi pariwisata, perikanan, dan transportasi antar pulau hingga ke daratan belum dalam kondisi yang manusiawi," kata Ketua Fraksi Nasdem Bestari Barus.
Hal ini, kata Bestari disebabkan kelemahan dalam perencanaan pembangunan. Ini perlu diperbaiki agar Kepulauan Seribu lebih sejahtera.
Bestari menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang perlu ditingkatkan di Kepulauan Seribu. Pertama, penyediaan air bersih. Kedua, kurangnya dokter, bidan, dan perawat di setiap pulau. Pendidikan, guru, dan fasilitas belajar-mengajar juga kurang memadai.
Ketiga, fasilitas pendukung di Kepulauan Seribu perlu ditingkatkan, seperti dermaga, alat transportasi, dan infrastruktur pendukung lain. Pulau Seribu sebagai gerbang masuk ke DKI Jakarta perlu ditata dan dimaksimalkan potensinya dengan memberikan alokasi anggaran yang lebih maksimal lagi.
Sementara, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) William Yani mengatakan sependapat dengan program pembangunan pulau-pulau di wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu. Namun, ia ingin memastikan bahwa prostitusi, peredaran Narkoba, dan perjudian tidak berkembang di wilayah ini.
PDIP juga menyarankan pembangunan kepariwisataan dan lain-lain di Kepulauan Seribu perlu dukungan sarana dan prasarana antara lain mobilitas yang memadai yaitu pelabuhan khusus kapal laut maupun kapal udara.
"Untuk itu kami mengusulkan agar 'Bandara di Pulau Panggang' juga diaudit untuk pembangunan kembali, tetapi jangan seratus persen modal perusahaan swasta atau perorangan. Yang terbaik adalah oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta atau BUMD/BUMN," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika