REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Kelompok Tani Simpatik Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, berkomitmen mengembangkan sistem penanaman padi organik untuk menghasilkan beras organik yang berkualitas dan bernilai jual tinggi.
"Kami terus melakukan pembinaan petani yang selama ini sudah melakukan penanaman sistem organik agar terus mengembangkannya," kata Ketua Gapoktan Simpatik Tasikmalaya Uu Saiful Bahri di Tasikmalaya, Senin.
Ia menuturkan, sistem budi daya dan produksi beras organik yang dikembangkan Gapoktan Simpatik sudah berlangsung sejak 2006 dan sekarang produknya sudah menjadi andalan ekspor Kabupaten Tasikmalaya.
Selama ini, kata dia, beras yang diproduksi petani Gapoktan Simpatik itu telah menembus pasar mancanegara seperti Amerika, Belgia, Jerman, Italia, dan sejumlah negara lainnya.
"Alhamdulillah, ekspor beras organik produksi Gapoktan Simpatik telah menembus Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa seperti Belgia, Jerman, dan Italia," katanya.
Ia menyebutkan beras organik yang diproduksinya memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan beras Tasikmalaya pada umumnya sehingga memberikan keuntungan bagi para petani.
Ia menyebutkan, nilai jual beras organik rata-rata untuk beras warna putih seharga Rp21 ribu per kilogram dan beras warna merah pada kisaran Rp22 ribu sampai Rp25 ribu per kilogram.
"Di Amerika Serikat harga per kilogramnya meningkat menjadi sekitar Rp50 ribu per kilogramnya," katanya.
Ia menjelaskan, faktor beras organik yang memiliki nilai jual tinggi itu karena dalam produksinya harus melewati beberapa tahapan, termasuk harus mendapatkan sertifikasi dari lembaga khusus pangan kemudian memperoleh sertifikat organik.
"Dengan begitu, tidak bisa mengklaim bahwa beras yang diproduksi adalah beras organik karena ada proses dan tahapan sertifikasinya," kata Uu.
Terkait rencana pembukaan lahan baru, kata dia, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, sementara Gapoktan Simpatik lebih fokus pada pemasaran dan melakukan pembinaan petani organik.
"Untuk pembukaan lahan baru menjadi urusan dinas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika