REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Didin Wahidin menilai, perlu ada pembekalan materi kebangsaan bagi pelajar-pelajar Indonesia yang akan dan sedang menempuh studi di luar negeri. Terlebih selama ini, pemerintah memang belum memiliki program pembekalan materi kebangsaan bagi pelajar Indonesia yang akan belajar di luar negeri.

"Memang selama ini belum ada (pembekalan materi kebangsaan).Mungkin bagi mahasiswa LPDP ada, itu pun hanya dua mingguan. Kalau yang jalurlain ya tidak ada, ya berangkat-berangkat saja," kata Didin kepada Republika.co.id, di Jakarta, Senin (2/4).

Tiadanya pembekalan penguasaan materi kebangsaan, menurut Didin, karena adanya anggapan bahwa pelajar tersebut telah memiliki pemahaman ideologi Pancasila yang cukup selama di sekolah. Padahal, dia mengungkapkan, seharusnya pembekalan ideologi terus diberikan secara berkala dan periodik.

"Saya rasa mesti ada pembekalan sebelum berangkat, lalu selama dia menempuh kuliah di sana (luar negeri). Bisa setiap satu semester sekali, atau satu tahun sekali," ujar Didin.

Menurut Didin, belum lama ini juga, sebenarnya dia sempat mengusulkan agar pemerintah membentuk program pembekalan kebangsaan yang memadai dan berkala bagi seluruh pelajar Indonesia. Baik yang berkuliah di luar negeri, atau bahkan di dalam negeri.

Adanya pembekalan tersebut, diharapkan mampu menanamkan dan menumbuhkansemangat kebangsaan dalam dirinya. Sehingga ke depan tidak ada pelajar yang kembali ke Indonesia, tanpa meyakini Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman kebangsaan.

Banyak yang pulang ke Indonesia, dan tetap cinta Tanah Air meskipun belajar dan tinggal di luar negeri. Tapi ada juga sebagian yang pulang ke Indonesia dengan meyakini ideologi yang lain (selain Pancasila). "Jadi, seharusnya ada pembekalan kebangsaan itu, sebagai filter. Karena mungkin kalau tidak punya penyaring ya akan terbawa arus," tegas Didin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika