REPUBLIKA.CO.ID,PURWAKARTA -- Kasus meninggalnya guru SMPN 2 Bungursari, Enok Suhaeni, yang menjadi korban pembegalan saat hendak mengajar, mendapat perhatian dari sejumlah kalangan. Salah satunya, Cawagub Dedi Mulyadi. Pasangan Cagub Deddy Mizwar ini menilai merajalelanya kasus kriminalitas jalanan akibat masih tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.
Dedi menuturkan, saat ini kesenjangan sosial di masyarakat masih cukup tinggi. Akibatnya pelaku kriminalitas semakin merajalela. Termasuk di jalanan. Untuk itu perlu ada solusi untuk mengatasi hal ini. Salah satunya dimulai dari inventarisasi data pekerjaan penduduk di setiap wilayah.
"Harus ada data riil antara jumlah penduduk, lalu diketahui berapa persen yang bekerja dan berapa persen yang menganggur," ujar Dedi, saat melayat ke rumah duka di Kampung Bojong, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Rabu (28/3).
Dengan adanya data riil ini, lanjut Dedi, pemerintah bisa segera menyusun formula untuk solusinya. Misalkan, di satu daerah jumlah pemganggurannya tinggi. Namun, secara akademis tidak bisa terserap di sektor formal. Maka pemerintah harus punya solusinya. Yaitu, menyediakan lapangan kerja bagi mereka di sektor informal atau sektor padat karya.
Jangan sampai, warga yang tidak bekerja ini justru berpikiran instan yaitu untuk menghasilkan uang dari jalan yang keliru. Seperti, menjabret, menodong, menghipnotis atau menjadi perampok.
Kejadian yang menimpa guru Enok Suhaeni ini, lanjut Dedi, akibat pelakunya tidak punya penghasilan yang tetap. Akhirnya, mereka dengan sadar melakukan tindak kejahatan. Tanpa memerdulikan nasib korbannya.
"Pelaku kejahatan itu sudah hilang prikemanusiannnya. Makanya, mata rantai kejahatan ini harus diputus. Salah satunya, melalui ketersediaan lapangan pekerjaan," ujar Dedi.
Namun sebelum berbicara mengenai lapangan kerja, sebaiknya data kependudukannya di perbaiki terlebih dulu. Kedepan, jika dirinya jadi Cawagub Jabar, setiap RT/RW harus melaporkan data riil jumlah penduduk, mulai dari hal sepele sampai terberat.
Data tersebut, harus dilaporkan ke desa, kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Dari data tersebut, nantinya akan diketahui bagaimana kewenangan kabupaten/kota dan provinsi.
"Pemerintah bisa mengintervensi masalah ini. Jika warganya tak bisa bekerja di sektor formal, maka mereka bisa dilibatkan dalam proyek-proyek pembangunan pemerintah yang sifatnya kontinuitas atau keberlanjutan," ujar Dedi.
Proyek pembangunan pemerintah itu sangat banyak. Dari mulai skala kecil sampai skala besar. Salah satunya, pembangunan jalan lingkungan, jalan kabupaten atau jalan provinsi. Belum lagi proyek pembangunan gedung-gedung pemerintahan. Proyek tersebut, pekerjanya harus diprioritaskan yaitu warga lokal. Supaya, mereka punya penghasilan.
Menurut Dedi, hal seperti itu sudah diterapkan di Kabupaten Purwakarta. Sewaktu Dedi menjabat bupati wilayah yang khas dengan Satai Marangginya ini, dirinya memprioritaskan warga lokal dan punya kemauan untuk kerja dalam proyek ataupun program kerja pemerintah.
Salah satunya, petugas penyapu jalan. Sewaktu Dedi jadi bupati, dirinya mempekerjaan 329 warga Purwakarta, baik itu usia muda ataupun tua untuk jadi penyapu sampah di jalanan. Mereka setiap bulannya di beri upah antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2,1 juta per bulannya. Jadi, ratusan warga ini punya penghasilan tetap setiap bulannya.
Selain soal pendataan kependudukan, Dedi ingin setiap ruas jalan strategis di pasang kamera pengintai (CCTV). Kamera tersebut, harus teringrasi dengan data base di pemerintahan dan kepolisian. Jadi, jika ada pelaku kejahatan jalanan bisa terekam melalui kamera pengintai tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika