Rabu 28 Mar 2018 02:36 WIB

Gerakan Literasi Harus Dimulai dari Keluarga

Termasuk di ligkungan sekolah dan masyarakat.

Mencari buku di perpustakaan (ilustrasi).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Mencari buku di perpustakaan (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan gerakan literasi harus dimulai dari tiga poros utama. Yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.

"Gerakan literasi harus dimulai dari tiga poros utama yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Semuanya harus dimulai dari keluarga, yang merupakan lingkungan terdekat dari anak," ujar Kepala Badan Bahasa Kemdikbud Dadang Sunendar, usai membuka kegiatan pembekalan teknis pengumpulan data penyusunan bahan kebijakan di Jakarta, Selasa (27/3).

Dia menjelaskan Gerakan Literasi Nasional (GLN) juga melibatkan keluarga melalui gerakan nasional membaca. Menurut Dadang, literasi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara masif. "Kegiatan ini harus dilakukan secara masif dan melibatkan semua pihak untuk meningkatkan literasi kita."

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan kajian kebijakan teknis pendukung literasi nasional yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk melengkapi kebutuhan data dan informasi yang akurat atas capaian tingkat literasi rata-rata nasional, identifikasi permasalahan literasi, identifikasi daerah yang masih lemah dalam hal literasi, serta inventarisasi program-program yang telah dilakukan dan program konkret yang akan dilakukan secara fokus.

"Kami akan mengidentifikasi literasi siswa kelas 10 dari seluruh Indonesia. Setiap provinsi di pilih sembilan sekolah yang sudah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Mengapa UNBK, karena tes ini menggunakan aplikasi di dalam komputer seperti halnya UNBK," jelas dia.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh satuan kerja di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa baik Pusat maupun di Provinsi, Badan Penelitian dan Pengembangan melalui Pusat Penelitian Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi melalui koordinator proktor di 34 provinsi di Indonesia.

Hasil kajian tersebut bisa digunakan untuk dasar kebijakan literasi baik di rumah, di sekolah dan masyarakat.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement