REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal scenario writing, Indonesia diprediksi tidak ada lagi atau bubar tahun 2030 harus menjadi ajang introspeksi. Semua elemen bangsa harus introspeksi atas kondisi Indonesia dulu, sekarang, dan di masa depan.
Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengungkapkan introspeksi utamanya apakah Pancasila yang merupakan penyatu, penguat, dan amanat besar bangsa ini benar-benar sudah diamalkan atau masih cuma sebatas diteriakan. Menurutnya, selama lima dasar kebenaran dalam Pancasila konsisten diamalkan, wilayah Indonesia akan tetap dari Sabang sampai Merauke dan dari Sangir Talaud sampai Rote.
"Tapi kalau lima sila Pancasila cuma diteriakkan dan dijadikan jargon semata, mungkin saja Indonesia bubar," ujar Fahira Idris, dalam keterangannya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (27/3).
Fahira mengungkapkan, masa depan republik ini pada akhirnya akan tentukan sejauh mana para pemimpinnya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam mengelola negeri ini. Selama Pancasila tidak dikooptasi sedemikian rupa untuk kepentingan penguasa menekan kelompok-kelompok tertentu, lanjutnya, maka masa depan negeri ini bisa cerah.
Ia yakin selama kebijakan dan tindakan para pemimpin negeri harmoni dengan kehendak Tuhan, maka boleh optimis ke depan akan mencapai masa keemasannya. Namun, jika ternyata kebijakan dan tindakan para pemimpin mencerminkan sebaliknya, maka bangsa ini harus bekerja keras memperbaiki keadaan.
Menurut dia, cara paling efekti agar Pancasila menjadi ruh dan jiwa setiap individu yang ada di negeri ini adalah siapapun pemimpinnya, siapapun Presidennya mempunyai kemampuan untuk membuat rakyatnya benar-benar menikmati kehidupan, sesuai lima dasar kebenaran yang ada dalam Pancasila.
"Menjalankan lima sila Pancasila itu, artinya menjalankan kebenaran. Jika kebenaran sudah dirasakan, maka rakyat tidak perlu ditanya lagi apakah hapal Pancasila atau belum, karena otomatis rakyat sudah menjalankannya," pungkas Senator Jakarta ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika