REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar disebutnya mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani oleh Setya Novanto (Setnov) sebagai pihak yang diduga ikut menerima aliran uang proyek KTP-El mengejutkan sebagian kader PDI Perjuangan. Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengaku kaget dengan pemberitaan tersebut.

"Ini mengagetkan, saya meragukan statement tersebut," kata Eva saat dikonfirmasi Republika, Kamis (22/3).

Berbagai tuduhan yang mengarah kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut menurutnya harus dibuktikan. Sebab di dalam banyak kasus, anggota Komisi XI tersebut menilai banyak orang yang hanya mengklaim dengan alasan tertentu.

"Karena banyak kasus, ada orang ambil dengan klaim-klaim untuk X, Y, Z sebagai alasan. Pimpinan partai atau fraksi rawan diklaim-klaim," imbuhnya.

Dua politikus PDI Perjuangan disebut dalam persidangan lanjutan kasus korupsi KTP-El yang digelar di Tipikor, Jakarta, Kamis (22/3). Setnov menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima masing-masing 500 ribu dolar AS oleh Made Oka Masagung.

Mendengar tudingan Setya Novanto, Pramono pun tegas membantah. Menurut Pramono, selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR periode 2009-2014, ia hanya membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV hingga Komisi VII. Ia menegaskan, sama sekali tak berhubungan dengan Komisi II serta Badan Anggaran.

"Kalau ada orang yang memberi, itu logikanya, itu kan berkaitan dengan kewenangan, jabatan, kedudukan. Nah, dalam hal ini saya itu ga pernah ngomong satu kata pun yang berkaitan, berurusan dengan KTP-el," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/3).

Baca: Namanya Disebut Setnov, Pramono Akui Kenal Made Oka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika